TIMES JAKARTA, PONTIANAK – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Menteri UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan bahwa pemerintah sedang menyusun kebijakan terbaik untuk mengatur ojek online (ojol) dan perusahaan aplikasi digital guna menciptakan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra pengemudi dan pelaku UMKM yang mengandalkan layanan tersebut.

"Solusi sedang kita siapkan agar tidak ada yang dirugikan, baik mitra ojek online, aplikator, maupun pelaku UMKM," ujar Maman dalam kunjungan kerjanya di Pontianak, Senin (2/5/2025).

Ia mengakui bahwa sebelumnya sempat mendapat sorotan dari komunitas ojol karena dianggap belum memberikan tindakan nyata terkait dinamika hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi. Namun, Maman menegaskan bahwa persoalan ini harus ditangani secara komprehensif, bukan dari satu sisi saja.

"Kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi. Hubungan antara ojek online dan aplikator adalah kemitraan, dan di dalam aplikator itu juga terdapat ekosistem usaha yang perlu kita jaga, termasuk pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital itu," jelasnya.

Maman menambahkan, saat ini kementeriannya tengah mengumpulkan data dan masukan dari berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan yang matang dan dapat diterima semua kalangan. "Aspirasi para pengemudi ojek online wajib kita akomodasi. Tapi proses pengambilan keputusan ini tidak bisa terburu-buru karena menyangkut hajat hidup banyak orang, termasuk sekitar 20 hingga 30 juta pelaku UMKM di Indonesia," tegasnya.

Sebagai langkah sementara, Maman menyarankan agar pengemudi memilih platform yang menawarkan sistem pembagian pendapatan lebih adil. "Jika belum cocok dengan kebijakan suatu aplikator, cari alternatif lain yang lebih menguntungkan. Ini solusi darurat untuk mencegah konflik berkepanjangan," sarannya.

Maman juga mengingatkan perusahaan seperti Grab dan Gojek agar tidak terlalu cepat berpuas diri. Pemerintah, kata dia, terus memantau dan mengevaluasi praktik kemitraan yang berlaku. "Grab dan Gojek jangan dulu senang-senang. Kami di kementerian sedang bekerja keras mengumpulkan data untuk mengambil keputusan yang terbaik. Bukan hanya untuk aplikator, tapi juga untuk mitra ojek online dan UMKM," tandasnya.

Pernyataan ini muncul di tengah maraknya keluhan pengemudi ojol mengenai ketidakseimbangan pembagian hasil, insentif, dan relasi dengan perusahaan aplikasi. "Pemerintah berharap solusi yang disiapkan nantinya dapat menciptakan keseimbangan dalam ekosistem digital, serta menjamin keberlanjutan usaha mikro yang banyak bergantung pada layanan pengantaran daring," pungkas Maman.(*)