TIMES JAKARTA, JAKARTA – Eks Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan kesehatan adalah milik semua orang, bukan hanya milik dokter atau pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Nila Moeloek yang juga Chair of Board Indonesia Health Development Center (IHDC) pada peluncuran Kajian Publik tentang Ideologi Kesehatan Indonesia di Jakarta pada Rabu (20/8/2025). 

Nila Moeloek mengatakan, kajian publik yang dipublikasikan pada peringatan 80 tahun Kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah upaya untuk menghidupkan kembali semangat ideologis dalam kebijakan kesehatan. 

“Dengan tema Kemerdekaan “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Semangat persatuan inilah yang kita bawa, bahwa kesehatan memerlukan kolaborasi semua elemen bangsa,” ucap Nila Moeloek. 

Ia mengungkapkan, kajian yang disusun oleh para pakar kesehatan, sosiolog, antropolog, ekonom, rohaniawan, ahli kebijakan publik hingga praktisi politik merupakan kerja lintas disiplin yang kaya dan inklusif. 

“Selama ini kebijakan kesehatan kita banyak dibentuk oleh dokumen teknokratis. Kajian ini hadir untuk mengisi ruang ideologis, memberi arah moral, sekaligus menjadi kompas kebijakan,” jelasnya. 

Menurutnya, dalam Blueprint yang ditujukan kepada pemerintah dari tiap tingkat, akademisi dan masyarakat sebagai panduan bersama, bahwa dimensi ideologi kesehatan menekankan partisipasi sejati, dimana rakyat memiliki suara, kendali, dan hak penuh untuk menjaga kesehatan dirinya serta komunitasnya.

“Bahkan setiap anak yang terhalang tumbuh karena kemiskinan, setiap ibu yang meninggal karena tidak mampu membayar persalinan, dan setiap lansia yang harus memilih antara membeli obat atau makan, adalah tantangan nyata yang harus kita jawab dengan menghadirkan keadilan kesehatan,” ujarnya. 

Ideologi Kesehatan Adalah Prinsip

Dalam kesempatan yang sama, Ahli bidang Kesehatan Masyarakat Prof Ascobat Gani mengungkapkan ideologi kesehatan adalah keyakinan dan prinsip yang harus dipegang untuk mencapai tujuan kesehatan bersama. 

“Prinsip utamanya adalah bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu, tidak bisa dicabut oleh siapapun, dan harus dipenuhi tanpa diskriminasi,” ungkapnya. 

Ia juga menegaskan pentingnya menegakkan nilai-nilai solidaritas, peran serta seluruh pihak dan gotong royong. “Prinsipnya sederhana, masalah kesehatan adalah masalah kita semua. Untuk mewujudkan ideologi ini, kita membutuhkan sistem kesehatan yang kokoh,” tegasnya. 

Menurutnya, meskipun ada ranah komersil seperti kosmetik dan layanan premium, tetapi kesehatan tidak boleh sepenuhnya dipandang sebagai komoditas komersial karena ada layanan dasar yang wajib dijamin negara, seperti layanan kegawatdaruratan, kesehatan ibu dan anak, imunisasi dan pencegahan penyakit menular dan layanan lansia.

“Layanan-layanan ini adalah kebutuhan dasar, dan negara berkewajiban melindungi seluruh warganya. Kesehatan tidak hanya hak asasi, tetapi juga modal pembangunan bangsa. Tanpa kesehatan, kita kehilangan produktivitas, daya saing, bahkan masa depan. Maka, investasi di bidang kesehatan sejatinya adalah investasi untuk membangun human capital Indonesia,” sebutnya.

“Saya ingin menekankan bahwa ideologi kesehatan bukan sekadar wacana atau tulisan, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari kota hingga desa, dari Aceh sampai Papua,” tandasnya. (*)