TIMES JAKARTA, JAKARTA – Sebanyak 163 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap mengelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Gubernur Kepulauan Babel, Hidayat Arsani, menegaskan, “Seluruh hasil penambangan timah dari koperasi ini wajib disetorkan ke PT Timah, bukan ke pihak lain,” saat memberikan keterangan di Pangkalpinang, Selasa.

Menurut Hidayat, penambangan bijih timah oleh 163 koperasi ini merupakan bagian dari program kemitraan strategis antara pemerintah daerah se-Kepulauan Babel dengan PT Timah Tbk, untuk mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang legal di Bumi Serumpun Sebalai.

“Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk akan bekerja sama langsung dengan PT Timah dalam operasional penambangan bijih timah,” katanya. Ia menegaskan, “Hasil timah yang didapat tidak boleh dijual ke pihak lain, harus ke PT Timah.”

Model kemitraan ini diharapkan mampu menghapus konflik antara PT Timah dan masyarakat penambang, sekaligus menghadirkan iklim pertambangan yang tertib dan berkeadilan.

“Alhamdulillah, hari ini ada 163 koperasi yang mewakili Babel untuk bekerja sama. Tinggal kita buat legalitasnya agar semua pihak terlindungi,” ujarnya.

Hidayat juga memastikan seluruh perizinan akan dibenahi, mulai dari IUP penambangan hingga surat jasa usaha pertambangan, tanpa pungutan biaya. “Semua izin akan diperbaiki dan dipermudah. Tidak ada biaya apa pun,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan dengan harga timah saat ini mencapai Rp100.000 per kilogram, kolaborasi ini diharapkan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat desa di Bangka Belitung.

“Kerja sama ini bukan hanya soal tambang, tapi juga kesejahteraan masyarakat. Kita ingin tidak ada lagi yang dirugikan, semua harus berjalan baik dan transparan,” tutup Hidayat.(*)