JAKARTA – Kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia kembali diuji. Fitch Ratings resmi merevisi outlook atau prospek peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif, memicu perhatian pelaku pasar global.

Meski prospeknya memburuk, lembaga pemeringkat asal Amerika Serikat itu tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB, atau masih berada dalam kategori layak investasi (investment grade).

Dalam laporan terbarunya yang dirilis di Jakarta, Rabu (4/3/2026), Fitch menyatakan telah merevisi outlook terhadap Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, sekaligus menegaskan kembali peringkat di BBB.

Perubahan prospek ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran atas ketidakpastian kebijakan dan arah fiskal pemerintah ke depan. Fitch menilai sentralisasi pengambilan keputusan yang kian menguat berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal jangka menengah, sentimen investor, serta ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

Namun, penegasan peringkat di level BBB didukung rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan jangka menengah yang cukup baik, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang relatif moderat, serta cadangan devisa (cadev) yang memadai.

Ada beberapa indikator kunci yang mendasari proyeksi Fitch.

Pertama, risiko ketidakpastian kebijakan yang meningkat. Fitch memperkirakan pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit fiskal di bawah batas 3 persen dari PDB. Namun, target ambisius pertumbuhan ekonomi 8 persen dan peningkatan belanja sosial dinilai berpotensi mendorong pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter yang lebih besar.

Risiko ini antara lain tercermin dari rencana peninjauan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara dalam prioritas legislasi 2026. Jika kerangka fiskal, termasuk batas defisit dilonggarkan, maka secara material dinilai dapat melemahkan kredibilitas kebijakan serta meningkatkan ketergantungan pada pembiayaan bank sentral.

Kedua, tekanan belanja dan penerimaan negara. Fitch memperkirakan defisit fiskal Indonesia pada 2026 berada di kisaran 2,9 persen dari PDB, sedikit di atas target pemerintah 2,7 persen dan sama dengan proyeksi 2025.

Proyeksi tersebut didasarkan pada asumsi penerimaan negara yang lebih konservatif seiring perlambatan pertumbuhan dan dampak terbatas dari upaya peningkatan kepatuhan pajak.

Belanja sosial diperkirakan meningkat, termasuk untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang diproyeksikan mencapai sekitar 1,3 persen dari PDB.

Di sisi penerimaan, Fitch memproyeksikan rasio pendapatan pemerintah terhadap PDB rata-rata hanya 13,3 persen pada 2026-2027, jauh di bawah median negara berperingkat BBB sebesar 25,5 persen.

Penerimaan pada 2025 melemah akibat kinerja pajak yang belum optimal, pembatalan kenaikan tarif PPN, serta pengalihan dividen BUMN ke dana kekayaan negara baru, Danantara.

Ketiga, risiko investasi di luar APBN. Danantara memiliki mandat untuk meningkatkan efisiensi BUMN dan mendorong pertumbuhan melalui investasi komersial di luar APBN. Tahun ini, dana tersebut berencana menginvestasikan sekitar 26 miliar dolar AS atau setara 1,7 persen dari PDB pada proyek hilirisasi mineral, energi, pangan, dan pertanian.

Fitch menilai masih terdapat ketidakpastian apakah mandat Danantara akan meluas melalui investasi berbasis utang untuk mendukung prioritas pemerintah. Jika itu terjadi, transparansi fiskal dan konsistensi kebijakan dapat terpengaruh, serta meningkatkan risiko kewajiban kontinjensi bagi negara.

Keempat, Fitch juga menyoroti penurunan indikator tata kelola Indonesia. Dalam indikator tata kelola Bank Dunia, Indonesia berada di persentil ke-44, di bawah median negara BBB yang berada di persentil ke-56. Gelombang protes besar pada 2025 disebut mencerminkan ketidakpuasan publik yang berpotensi menimbulkan tantangan politik.

Kelima, peran Bank Indonesia (BI) dan prospek utang. Fitch menggarisbawahi potensi perluasan mandat BI untuk mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Ini dinilai dapat menambah kompleksitas dalam menjaga stabilitas harga dan nilai tukar.

Dari sisi utang, rasio utang pemerintah diproyeksikan meningkat tipis menjadi 41 persen dari PDB pada 2026, masih di bawah median negara BBB sebesar 57,3 persen. Namun, beban pembayaran bunga yang mencapai sekitar 17 persen dari pendapatan pemerintah tergolong tinggi di antara negara setara.

Adapun Fitch memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di kisaran 5 persen pada 2026-2027. Permintaan domestik diperkirakan menjadi motor utama, ditopang belanja publik, investasi Danantara, pelonggaran moneter, serta hilirisasi industri.

Meski demikian, Fitch menilai target pertumbuhan 8 persen pada 2029 akan sulit dicapai tanpa reformasi struktural yang signifikan.(*)