TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa realisasi penyaluran tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) pusat telah mencapai 94,73 persen per hari kedua pencairan.

“Sampai hari kedua pukul 16.00 WIB, penyaluran THR ASN pusat telah mencapai Rp11,57 triliun dari target 2,02 juta personel,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers, dikutip di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Rincian Penyaluran THR ASN Pusat

Melansir Antaranews.com, menurut Sri Mulyani, dari total Rp11,57 triliun yang sudah tersalurkan, rinciannya sebagai berikut: THR pegawai negeri sipil (PNS) Pusat sebesar Rp6,24 triliun untuk 734 ribu pegawai; pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Rp377,37 miliar untuk 98,84 ribu pegawai; Polri Rp1,81 triliun untuk 457,24 ribu personel.

Sementara itu untuk TNI sebesar Rp2,66 triliun untuk 474,95 ribu personel; dan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) Rp489,93 miliar untuk 146,39 ribu pegawai.

Saat ini, sebanyak 8.826 satuan kerja (satker) atau 99,71 persen dari total 8.852 satker telah membayarkan THR kepada ASN.

Menkeu melanjutkan, sebanyak 95 kementerian/lembaga (K/L) sudah melaksanakan pembayaran THR. Artinya, realisasi sudah mencapai 100 persen.

THR Pensiunan dan ASN Daerah

Selain ASN pusat, masih melansir Antaranews.com, pemerintah juga telah menyalurkan THR kepada pensiunan dengan realisasi mencapai 98,18 persen atau Rp11,57 triliun. Penyaluran dilakukan melalui: PT Taspen sebesar Rp10,19 triliun untuk 3,09 juta pensiunan; dan PT Asabri Rp1,38 miliar untuk 481,86 ribu pensiunan.

Sementara itu, penyaluran THR untuk ASN daerah baru mencapai Rp242,19 miliar atau 2 persen dari total 542 pemerintah daerah. Hingga saat ini, hanya 11 pemda yang telah mencairkan THR untuk 44.532 pegawai.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh proses administrasi di daerah, seperti penerbitan peraturan kepala daerah yang menjadi dasar pencairan.

“Untuk daerah, mereka memang perlu beberapa langkah yang harus segera diselesaikan melalui penerbitan peraturan kepala daerah dan kemudian bisa merealisasi THR. Jadi, ini masalah proses. Kami harapkan bisa segera direalisasi pada minggu ini,” tuturnya.

Pemerintah telah mengalokasikan total anggaran sebesar Rp49,4 triliun untuk THR ASN tahun 2025. Rinciannya sebagai berikut: Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, TNI, dan Polri; Rp12,4 triliun untuk pensiunan; dan Rp19,3 triliun untuk ASN daerah. (*)