TIMES JAKARTA, JAKARTA – Kebijakan Dana Desa seharusnya mampu menjadi ujung tombak fiskal Indonesia dalam mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Instrumen Dana Desa digelontorkan dalam wadah rekognisi dan subsidiaritas. Namun makin kesini ruang rekognisi fiskal di Desa justru semakin menyempit hingga hanya tertinggal 32% saja.

Kondisi itu muncul akibat beberapa kebijakan dari pemerintah pusat yang mulai membatasi rekognisi fiskal di Desa. Pertama adanya kewajiban untuk mengarahkan 30% anggaran disetiap Desa untuk ketahanan pangan. 

Dalam aturan itu juga disertai dengan Batasan maksimal 15% untuk BLT dan 3% operasional Desa. Kedua adanya kebijakan KDMP yang mewajibkan isian agunan maksimal 20% dari total Dana Desa.

Logika dari dua kebijakan tersebut bertolak belakang dengan logika kebijakan Undang-Undang Desa. Kebijakan ini muncul dari asumsi bahwa Desa tidak mampu memetakan potensi dan kebutuhan dalam penggunaan Dana Desa. 

Terhitung hingga tahun 2022 dana Desa telah menelan APBN sebesar Rp 468,9 triliun, hasilnya baru 5% desa yang berstatus sebagai desa swasembada, 25% swakarya, dan selebihnya (70%) masih berstatus swadaya.

Perubahan arah kebijakan Desa melalui pembatasan rekognisi fiskal dan arah pemanfaatan fiskal Desa menjadi tantangan tersendiri. Dalam kajian implementasi kebijakan, George Edward (1980) meletakkan Disposisi sebagai salah satu aspek penentu. Aspek ini melihat bagaimana pemahaman, respone, dan intensitas pelaksana kebijakan.

Adanya perubahan arah dan pembatasan tersebut tentu akan mengulang kembali pemahaman pelaksana kebijakan. Belum lagi respone terhadap kebijakan, apakah setuju, mendukung, atau sebaliknya menolak. Hal ini pasti akan berpengaruh terhadap dedikasi, loyalitas, dan motivasi kerja pelaksana kebijakan.

Undang-Undang Desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas seharusnya menghasilkan Disposisi yang baik. Dengan adanya intervensi yang spesifik justru akan mempengaruhi disposisi atau penerimaan pelaksana kebijakan Desa. 

Sederhananya, kreatifitas dibatasi sehingga apa yang dijalankan tidak muncul dari kesadaran sendiri. Secara teoritis maka sudah dipastikan Disposisi terhadap kebijakan di Desa akan menurun kualitasnya.

Widya Fitriana (2024) dalam kolom Opini Kompas mengajukan kritik bahwa efektifitas penggunaan Dana Desa tidak dapat diukur hanya dari realisasi anggaran saja. Dibutuhkan perencanaan anggaran yang berbasis data, masalah riil dilapangan, skala prioritas, dan berbasis komunitas.

Semestinya kondisi ini yang menjadi perhatian, bukan sebaliknya pemerintah malah mempersempit ruang rekognisi fiskal Dana Desa. Dalam hal perencanaan, Undang-Undang Desa juga mengamanatkan dilaksanakan secara demokratis yang dapat dilihat perwujudannya dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Secara tegas Desa diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan, kebersamaan, musyawarah, demokrasi, dan partisipasi. Lebih lanjut pada Pasal 54 UU No 6 Tahun 2014 mengatur bahwa hal yang bersifat strategis seperti perencanaan Desa harus melalui musyawarah Desa yang melibatkan berbagai unsur Masyarakat.

Tidak ada keraguan bahwa secara prosedural Desa diamanatkan untuk diselenggarakan secara demokratis. Pertanyaan yang muncul kemudian, secara substantif apakah prosedur tersebut cukup untuk memastikan bahwa Demokratisasi Desa akan bermuara pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Masyarakat?

Sebagaimana kritik yang dituliskan Widya Fitriana, maka proses deliberatif dalam Demokratisasi Desa tersebut harus menghasilkan masalah rill dilapangan, data pendukung untuk menentukan arah perencanaan Pembangunan Desa. Inilah titik persoalan Desa sehingga Desa belum mampu melaju cepat dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Masyarakat.

Menyiapkan Fundamental Desa

Jika melihat kebijakan dalam skala nasional, dimulai dari asta cita Presiden Prabowo poin swasembada pangan dan membangun ekonomi dari Desa. Kemudian juga beberapa kebijakan prioritas, seperti makan bergizi gratis dan koperasi Desa merah putih, semangat yang dibawa masih sama. Berbagai visi dan kebijakan tersebut masih saling terkait, persoalannya ekosistem untuk kebijakan itu belum mapan.

Secara imajiner kita bisa membayangkan bahwa kebijakan itu diharapkan saling menopang, ketahanan pangan di Desa akan menjadi pondasi MBG. Kemudian juga Koperasi Desa akan menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan juga menghubungkan dua kebijakan tersebut. Namun dalam konteks Desa, rekognisi fiskal mesti tetap dijaga, meskipun asumsi ketidakmampuan Desa sacara mandiri itu nyata adanya.

Persoalan yang mesti dijawab adalah demokratisasi Desa yang tidak berujung pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan asumsi bahwa pelaksana kebijakan di Desa tidak mampu memetakan kebutuhan di Desa masing-masing. Maka dari itu pasal 54 UU No 6 Tahun 2014 mesti diperdalam lagi, dalam artian panduan dalam prencanaan Desa.

Jika dilihat lebih dalam lagi, persoalan sebenarnya adalah tipisnya perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Oleh sebab itu, meskipun proses deliberatif berjalan yang muncul justru keinginan, sehingga tidak ada jaminan bahwa itu adalah jawaban dari kebutuhan di Desa bersangkutan.

Maka dari itu, fundamental Desa penting untuk didudukkan terlebih dahulu. Misalnya apakah suatu Desa tersbut fokus pada pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, atau mungkin industri. Identifikasi awal ini menjadi penting untuk selanjutnya menjawab arah perencanaan Desa dan lebih spesifiknya turun pada program apa yang harus dijalankan di suatu Desa tersebut.

Kritik Widya Fitriana tadi sebenarnya jawaban yang mesti diadopsi menjadi sebuah kebijakan. Pertama untuk identifikasi awal potensi Desa, hal ini merujuk pada perencanaan berbasis Data, seperti data hasil sumber daya alam yang ada di Desa, data pekerjaan kebanyakan masyarakat Desa, data pendapatan masyarakat.

Tanpa berbasis data, pelaksana kebijakan di Desa tidak akan mengenal potensi Desanya sendiri sehingga tidak memiliki arah kebijakan yang jelas. Kemudian berbasis masalah riil dan skala prioritas, hal ini juga tidak akan dapat di identifikasi jika Desa masih belum menetapkan identitas. 

Jika suatu Desa belum memiliki identitas jelas apakah akan fokus pada pertanian, peternakan, atau yang lain, maka sudah dipastikan masalah rill dilapangan dan skala prioritas tidak akan dapat ditentukan.

Oleh sebab itu, pemerintah pusat melalui Kemendes PDTT mestinya menyiapkan fundamental Desa melalui tenaga pendamping Dasa. Bagaimana setiap Desa memang diberikan framework yang jelas agar terlebih dahulu mengenal potensi Desa-nya masing-masing. Demokratisasi Desa mesti didukung dengan proses akademik yang berbasis data, sehingga bisa dipastikan proses deliberatif yang dijalankan memiliki arah yang jelas.

Adam smith dalam karya populernya An Inquiry into the Causes of the Wealth of Nation menyatakan “Jika seorang negarawan mengarahkan penggunaan modal yang mereka (individu) miliki, ia mengambil kewenangan yang tidak dapat dipercayakan kepada satu orang pun”. 

Dalam konteks ini, misalnya kebijakan MBG akan meningkatkan demand terhadap bahan pangan, maka biarkan pasar yang secara organik meningkatkan produksinya sendiri untuk memenuhi demand tersebut.

Pemerintah melalui fiskalnya bagus untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, namun pemerintah tidak perlu ikut mengintervensi proses produksi. Pemerintah tidak perlu menyeragamkan arah Pembangunan di setiap Desa di seluruh penjuru Indonesia. 

Jika memang demikian, Desa-Desa akan bergegas dengan sendirinya untuk meningkatkan produksi, pemerintah cukup untuk memberikan instrumen dalam mendukung pengembangannya saja.

***

*) Oleh : M. Hafiz Al Habsy, Co-Founder Hatta Aksara Project atau Yayasan Proklamator Bung Hatta.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.