TIMES JAKARTA, JAKARTA – Alokasi 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945, telah diberlakukan sejak 2009. Namun, hingga kini perhatian media terhadap isu pendidikan dinilai masih sangat minim.

Hal itu terungkap dalam riset Yayasan Rawamangun Mendidik (YRM) sepanjang Januari–Oktober 2025. Direktur Riset YRM, Rahmat Edi Irawan, menjelaskan bahwa dari delapan portal berita yang dipilih berdasarkan jumlah pembaca dan keragaman konten, hanya 0,0024 persen artikel yang mengangkat isu pendidikan.

“Selama 10 bulan, hanya ada 1.499 artikel pendidikan dari total sekitar 618 ribu artikel yang terbit di delapan portal tersebut,” ujar Rahmat Edi dalam Seminar Pendidikan Nasional di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Menurut dia, porsi tersebut sangat kecil karena tidak mencapai 0,01 persen dari total produksi berita. Dari jumlah itu, isu terkait Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan dan kurikulum mendominasi setengah dari pemberitaan.

Rahmat Edi juga memaparkan hasil pemantauan percakapan publik di media sosial X. Sepanjang Januari–Oktober 2025, terdapat 250.731 cuitan tentang pendidikan, atau rata-rata lebih dari 25 ribu cuitan per bulan.

“Dari analisis sentimen, sebanyak 158.472 cuitan (63,25 persen) bernada positif, 15.599 (6,25 persen) netral, dan 76.660 (30,5 persen) negatif,” jelasnya.

Ia menilai, perbandingan antara minimnya pemberitaan media dan tingginya percakapan publik menunjukkan media belum menempatkan pendidikan sebagai agenda penting. Akibatnya, berbagai persoalan pendidikan kurang mendapat sorotan dan tidak berkembang menjadi isu publik.

“Perlu penelitian lebih mendalam untuk mengetahui mengapa isu pendidikan belum dianggap ‘seksi’ oleh media massa,” ujarnya.

YRM berharap hasil riset tersebut dapat membuka perhatian para pemangku kepentingan, mulai Kemenristekdikti, Kemendikdasmen, media massa, hingga masyarakat luas. Pihaknya menegaskan bahwa perhatian terhadap pendidikan merupakan investasi penting bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. (*)