TIMES JAKARTA, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memastikan bahwa tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen aparatur sipil negara (ASN) tahun 2025 telah mendapat persetujuan dari Presiden RI dan siap untuk dicairkan.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan anggaran belanja tambahan (ABT) guna memastikan pencairan tukin tersebut. Hal ini diungkapkannya saat mengadakan audiensi dengan perwakilan Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek (Adaksi) di Jakarta pada Selasa (13/2).

“Kami memahami betapa pentingnya tunjangan kinerja bagi dosen sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam dunia pendidikan,” ujar Brian melalui keterangan resmi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Adaksi yang telah memberikan banyak masukan terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi, termasuk dalam aspek kepangkatan, penelitian, dan tunjangan kinerja.

“Kami sangat menghargai masukan dari teman-teman Adaksi, terutama mengenai aspek-aspek penting seperti kepangkatan, penelitian, dan tukin," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pertemuan rutin untuk mendengarkan masukan dari dosen dan ASN.

"Ke depan, kami berharap dapat bertemu secara rutin. Masukan dari dosen dan ASN sangat berharga bagi kami untuk melakukan perbaikan," ucap Menteri Brian.

Terpisah, perwakilan Adaksi, Jamil Baranbani menyambut baik langkah Kemdiktisaintek dalam memperjuangkan pencairan tukin dosen ASN 2025. Menurutnya, audiensi ini membawa hasil positif bagi para dosen.

“Alhamdulillah, hari ini Pak Menteri menyambut dengan baik, dan sudah menyampaikan harapan-harapan yang lebih baik, lebih meningkat, lebih maju daripada yang sebelum-sebelumnya," ujarnya.

Namun, Jamil juga menekankan bahwa pencairan tunjangan kinerja tetap memerlukan proses administrasi yang panjang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara.

“Ada proses administrasi yang harus ditempuh. Mengelola keuangan negara bukan perkara instan, melainkan melalui proses yang sangat panjang,” ujar Jamil Baranbani. (*)