Jakarta – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa pengembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan bisnis dan teknologi. AI harus dikendalikan agar tetap mampu melindungi masyarakat, demokrasi, dan ruang publik digital.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (26/5/2026), Nezar menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen mendorong pembangunan ekosistem AI yang memacu inovasi, sekaligus tetap membentengi nilai-nilai sosial masyarakat dan prinsip demokrasi.

"Bagi kami, AI yang bertanggung jawab berarti memperkuat literasi AI agar masyarakat dan angkatan kerja siap menghadapi transformasi ini, dengan prinsip tidak seorang pun tertinggal," kata Nezar.

Perkembangan AI yang melesat cepat saat ini memunculkan berbagai tantangan baru yang kompleks. Mulai dari masalah keamanan, etika, tata kelola, ancaman disinformasi, hingga monopoli kekuatan teknologi. Isu krusial ini turut disoroti dalam International AI Safety Report 2026 yang disusun oleh lebih dari 100 pakar AI dunia dan didukung oleh 30 negara, termasuk Indonesia.

"Di seluruh dunia, kecerdasan buatan berkembang dengan sangat cepat, membawa tidak hanya peluang besar, tetapi, juga pertanyaan serius mengenai keamanan, etika, tata kelola, dan kepercayaan publik. Rilis Laporan Keamanan AI Internasional 2026 semakin memperjelas hal tersebut," ujar Nezar.

Baca juga

Perangi Kekerasan di Lembaga Pendidikan, Pemerintah Luncurkan Gernas RANA untuk Pesantren dan Madrasah

Ia menggarisbawahi bahwa aspek keamanan tidak lagi boleh diposisikan sebagai isu sekunder, melainkan wajib diintegrasikan ke dalam sistem utama pengembangan teknologi tersebut. Indonesia memandang inovasi teknologi dan tanggung jawab moral harus berjalan beriringan agar AI memberikan maslahat nyata bagi publik.

"Keamanan AI tidak lagi dapat dianggap sebagai isu sekunder. Keamanan AI harus menjadi bagian dari arsitektur inti pengembangan AI itu sendiri. Indonesia percaya bahwa inovasi dan tanggung jawab harus berjalan beriringan,” tutur Nezar.

Kolaborasi Global untuk Teknologi yang Manusiawi

Di dalam negeri, Pemerintah Indonesia menempatkan AI sebagai salah satu teknologi strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, memperkuat kualitas layanan publik, sektor pendidikan, hingga kesehatan. Kendati demikian, ekosistem digitalnya wajib menjunjung tinggi etika, keadilan, dan praktik yang adil.

Indonesia juga konsisten mendorong penerapan transparansi serta akuntabilitas pada setiap tahapan pengembangan AI. Hal ini perlu dibarengi dengan distribusi manfaat teknologi yang inklusif melalui dialog terbuka, kebijakan yang tepat, serta regulasi yang adaptif.

Baca juga

LBH PB PMII Dukung Kortas Tipidkor Polri Usut Tuntas Dugaan Korupsi dan TPPU

Nezar menilai, tata kelola keamanan AI merupakan tantangan global yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara secara sepihak, melainkan membutuhkan sinergi internasional, penyusunan standar bersama, dan dialog yang berkelanjutan. Indonesia menyatakan siap berkontribusi aktif dalam penguatan keamanan AI global agar teknologi ini tetap aman, etis, dan berpusat pada manusia (human-centered).

"Keamanan AI merupakan tantangan global. Tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasinya sendirian. Karena itu, kemitraan, standar bersama, dan dialog berkelanjutan menjadi semakin penting,” pungkasnya. (*)