JAKARTA – Wacana penguatan tata niaga sawit nasional melalui pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mendapat sorotan dari kalangan petani sawit. Mereka meminta pemerintah meninjau kembali peran DSI agar kebijakan baru tersebut tidak justru menambah beban di rantai perdagangan sawit nasional dan berdampak pada pendapatan petani. 

Permintaan itu disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto, bersama Ketua Jaringan Pegiat Sawit Nasional (JPSN) Kalimantan Tengah, Kobar Sembiring. Keduanya meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kembali keberadaan DSI dalam tata niaga sawit sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2026. 

Mansuetus Darto menilai setiap kebijakan baru di sektor sawit semestinya mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh ekosistem industri, khususnya petani. 

Menurutnya, apabila kehadiran DSI hanya menambah mata rantai perdagangan tanpa manfaat yang jelas, maka kebijakan tersebut perlu dikaji ulang.

Ia mengatakan, selama ini rantai bisnis sawit telah melibatkan banyak pelaku dari sektor hulu hingga hilir. Karena itu, menurutnya, kehadiran lembaga baru berpotensi memperpanjang jalur perdagangan apabila ikut mengambil margin dari aktivitas ekspor komoditas sawit. 

Menurut Mansuetus, apabila tujuan pembentukan DSI untuk memperkuat pengawasan ekspor dan mencegah praktik under invoicing, pemerintah dinilai dapat mengoptimalkan lembaga yang telah ada, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, BPKP, maupun lembaga survei yang memiliki fungsi verifikasi ekspor. 

Baca juga

Perangi Kekerasan di Lembaga Pendidikan, Pemerintah Luncurkan Gernas RANA untuk Pesantren dan Madrasah

Ia menambahkan, tantangan industri sawit saat ini lebih diarahkan pada peningkatan efisiensi, penguatan standar keberlanjutan, transparansi tata kelola, serta peningkatan nilai ekonomi yang diterima petani, bukan dengan menambah lembaga yang berpotensi mengambil bagian dari margin perdagangan. 

Senada dengan itu, Ketua JPSN Kalimantan Tengah, Kobar Sembiring, menilai evaluasi terhadap DSI menjadi penting karena kondisi ekonomi masyarakat di sentra-sentra sawit tengah menghadapi tekanan. 

Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok dan tingginya biaya distribusi akibat harga solar non-subsidi masih menjadi persoalan yang dirasakan petani.

Dalam situasi tersebut, kata Kobar, kebijakan yang berpotensi menekan harga sawit di tingkat petani dikhawatirkan akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat desa yang selama ini menggantungkan penghidupan pada sektor perkebunan sawit. 

Ia menjelaskan, terdapat sekitar 16 ribu desa sawit di Indonesia yang sebagian besar aktivitas ekonominya bergantung pada komoditas tersebut. Karena itu, menurutnya, setiap perubahan tata niaga sawit akan berdampak langsung terhadap denyut ekonomi masyarakat pedesaan.

Baca juga

LBH PB PMII Dukung Kortas Tipidkor Polri Usut Tuntas Dugaan Korupsi dan TPPU

"Jika DSI masuk ke dalam rantai perdagangan dan pada akhirnya menggerus harga yang diterima petani, maka tekanan ekonomi di desa-desa sawit akan semakin berat," ujar Kobar, Senin (22/06/2026).

Meski demikian, kedua organisasi tersebut menegaskan tetap mendukung langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola industri sawit nasional. Namun mereka berpandangan bahwa fungsi DSI sebaiknya difokuskan pada aspek administratif, penguatan data, koordinasi, pengawasan, mekanisme pengaduan, serta transparansi tata niaga, bukan sebagai pelaku perdagangan yang mengambil margin dari rantai bisnis sawit. 

Selain itu, mereka juga meminta seluruh mekanisme kerja DSI dijalankan secara terbuka dan dapat diawasi publik. Sistem yang dibangun, menurut mereka, harus dapat diaudit sehingga mampu menjamin tidak adanya insentif maupun margin yang pada akhirnya mengurangi pendapatan petani dan pelaku usaha sawit nasional. 

Bagi kedua organisasi tersebut, keberhasilan tata kelola sawit nasional tidak hanya diukur dari peningkatan devisa negara, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan petani, menguatnya ekonomi desa sawit, serta terciptanya sistem perdagangan yang efisien, transparan, dan berpihak kepada pelaku usaha di tingkat akar rumput. (*)