Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi dan pembenahan berkelanjutan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen tersebut disampaikan saat BGN menerima audiensi dari Jaringan Muda Indonesia (JMI) di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menyambut baik kedatangan perwakilan JMI sebagai ruang dialog terbuka untuk membedah berbagai masukan, aspirasi, hingga dinamika pelaksanaan program MBG yang tengah berjalan di berbagai wilayah.

Dalam forum tersebut, Sony memaparkan rekam jejak pembentukan BGN serta linimasa pengembangan Program MBG sejak lembaga ini resmi didirikan pada 15 Agustus 2024. Ia menjelaskan bahwa penguatan sistem terus dilakukan secara bertahap demi memastikan program prioritas ini berjalan tepat sasaran.

"Program MBG dibangun secara bertahap, dan saat ini kami terus melakukan validasi data serta penguatan sistem agar penyaluran manfaat dapat semakin tepat sasaran," ujar Sony.

Baca juga

Perangi Kekerasan di Lembaga Pendidikan, Pemerintah Luncurkan Gernas RANA untuk Pesantren dan Madrasah

Sony menggarisbawahi bahwa BGN sangat terbuka terhadap segala bentuk kritik, saran, maupun masukan dari lapisan masyarakat sebagai bahan evaluasi demi penyempurnaan program ke depan. Menurutnya, dibutuhkan sinergi dari seluruh pihak untuk merumuskan solusi agar manfaat program MBG dapat dirasakan secara merata.

"Kami menerima seluruh masukan dari JMI dan terbuka terhadap setiap saran untuk perbaikan Program MBG. Jika ada hal yang perlu dibenahi, mari duduk bersama dan berdiskusi mengenai langkah terbaik yang dapat dilakukan," tuturnya.

Klarifikasi Isu Pengelolaan

Pada kesempatan yang sama, BGN memanfaatkan momentum ini untuk meluruskan sejumlah isu yang telanjur berkembang di tengah masyarakat, terutama mengenai sistem pengelolaan program dan teknis penentuan titik pelaksanaan MBG di lapangan. Sony menegaskan bahwa proses perancangan dan pengembangan sistem sejauh ini dilakukan secara internal serta terus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa BGN intensif melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, satuan tugas (satgas), serta pemangku kepentingan (stakeholders) terkait lainnya. Langkah koordinatif ini penting untuk memetakan wilayah secara akurat sekaligus memastikan pemerataan distribusi penerima manfaat MBG.

Baca juga

LBH PB PMII Dukung Kortas Tipidkor Polri Usut Tuntas Dugaan Korupsi dan TPPU

Di sisi lain, perwakilan Jaringan Muda Indonesia (JMI) menyampaikan sejumlah poin masukan dan catatan kritis mengenai implementasi program MBG di lapangan. Perwakilan JMI menegaskan bahwa kritik dan perhatian yang mereka suarakan merupakan bentuk kepedulian nyata pemuda terhadap keberlangsungan program prioritas nasional tersebut. (*)