JAKARTA – Perbedaan pola komunikasi Presiden Prabowo Subianto dalam menyampaikan ucapan hari besar keagamaan memicu perdebatan di ruang publik. 

Polemik mencuat setelah Kepala Negara merilis video resmi ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2577 pada Sabtu malam (28/2/2026), sementara ucapan selamat Ramadan kepada masyarakat Indonesia disampaikan tidak secara langsung oleh Presiden, melainkan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Situasi tersebut menjadi sorotan karena Ramadan telah memasuki hari kesepuluh di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Perbedaan format komunikasi itu memunculkan perbandingan di media sosial dan dinilai menghadirkan kontras simbolik dalam pesan kepemimpinan nasional.

Lembaga kajian politik IndexPolitica menilai dinamika tersebut tidak dapat dilepaskan dari strategi komunikasi politik presiden dalam mengelola isu identitas di tengah lanskap politik pasca-polarisasi.

Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, menilai kecil kemungkinan situasi tersebut terjadi akibat kelalaian protokoler. Menurutnya, pola komunikasi yang muncul lebih tepat dibaca sebagai strategi yang terukur.

“Sulit membayangkan Presiden dengan perangkat komunikasi negara yang lengkap melewatkan momentum sebesar Ramadan. Ini lebih rasional dipahami sebagai upaya de-eskalasi politik identitas dan usaha menampilkan Presiden sebagai simbol nasional yang melampaui basis kelompok tertentu,” katanya kepada TIMES Indonesia, Minggu (1/3/2026).

IndexPolitica menilai pola komunikasi Presiden Prabowo tidak berdiri sebagai peristiwa tunggal, melainkan bagian dari strategi komunikasi lintas audiens. Perbedaan bentuk penyampaian pesan menunjukkan adanya tiga panggung komunikasi politik dengan makna simbolik yang berbeda.

Pertama, Panggung Minoritas: Pesan Pluralisme Domestik

Ucapan Tahun Baru Imlek disampaikan langsung oleh Presiden melalui video resmi dengan narasi persatuan nasional dan kebangsaan. Dalam pembacaan IndexPolitica, langkah ini mencerminkan strategi komunikasi simbolik untuk menegaskan komitmen negara terhadap keberagaman sekaligus menghadirkan rasa aman simbolik bagi kelompok minoritas.

Momentum Imlek memiliki makna politik yang melampaui perayaan budaya semata. Sejak reformasi, pengakuan negara terhadap perayaan ini kerap dipandang sebagai indikator konsistensi pemerintah dalam menjaga pluralisme dan inklusivitas sosial. Kehadiran langsung Presiden memperkuat citra kepemimpinan yang melindungi seluruh warga negara tanpa membedakan latar identitas.

Selain berdampak pada ruang domestik, pesan tersebut juga dibaca sebagai sinyal stabilitas sosial kepada komunitas internasional dan pelaku ekonomi global, yang menjadikan toleransi sosial sebagai salah satu indikator kepercayaan terhadap suatu negara.

“Pada panggung ini, Presiden tampil sebagai simbol negara plural yang menempatkan persatuan nasional di atas diferensiasi identitas,” jelas Alip.

Kedua, Panggung Internasional: Diplomasi Relasional di Yordania

Dalam pertemuan dengan Raja Abdullah II di Amman, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan Ramadan Mubarak secara langsung kepada rakyat Yordania. IndexPolitica menilai gestur tersebut tidak sekadar protokol diplomatik rutin, melainkan memiliki dimensi relasional yang lebih dalam.

“Yordania memiliki kedekatan emosional dengan Presiden Prabowo, terutama sejak berakhir karier militernya pada 1998.”

Sejak periode tersebut, kawasan Timur Tengah menjadi ruang interaksi internasional yang turut membentuk karakter kepemimpinan serta jejaring personal, politik, dan pertahanan yang berkelanjutan. 

Dalam konteks ini, ekspresi identitas keislaman berfungsi sebagai bahasa diplomasi yang bersifat personal sekaligus strategis, memperkuat kedekatan kultural dengan dunia Islam moderat sekaligus menegaskan posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik kawasan.

“Di panggung internasional, identitas keagamaan menjadi instrumen diplomasi yang membangun kepercayaan antar pemimpin,” kata Alip.

Ketiga, Panggung Domestik: Netralitas Simbolik di Tengah Sensitivitas Identitas

Berbeda dengan dua arena sebelumnya, ucapan Ramadan kepada masyarakat Indonesia disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara sebagai representasi pemerintah, bukan secara langsung oleh Presiden.

Menurut IndexPolitica, persoalan utama bukan pada keberadaan ucapan Ramadan, melainkan pada bentuk penyampaiannya dalam perspektif komunikasi politik simbolik.

“Persoalannya bukan ada atau tidaknya ucapan Ramadan, melainkan bagaimana pesan itu disampaikan. Dalam politik simbolik, publik menunggu ekspresi langsung dari Presiden sebagai figur yang dipilih secara personal oleh rakyat,” katanya.

Ia menilai penyampaian melalui pejabat administratif menunjukkan komunikasi institusional tetap berjalan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi emosional publik terhadap kepemimpinan nasional.

“Publik memilih Presiden, bukan institusi birokrasi. Karena itu, representasi melalui Mensesneg tidak sepenuhnya menggantikan makna simbolik kehadiran Presiden secara langsung,” tegasnya.

Perbandingan Simbolik di Ruang Publik

IndexPolitica mencatat perbandingan muncul secara organik di ruang publik digital. Sebagian masyarakat mempertanyakan mengapa ucapan Imlek disampaikan langsung oleh Presiden melalui video resmi, sementara ucapan Ramadan justru diwakilkan, meskipun Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

“Ketika dua momentum besar diperlakukan melalui format komunikasi berbeda, publik cenderung membaca adanya hirarki simbolik, meskipun belum tentu demikian dalam niat politiknya,” kata Alip.

Menurutnya, dalam komunikasi politik modern, konsistensi bentuk kehadiran pemimpin menjadi faktor penting dalam menjaga persepsi keadilan simbolik di mata masyarakat.

Risiko Bumerang Persepsi

IndexPolitica menilai strategi de-eskalasi identitas pada dasarnya memiliki tujuan positif untuk meredakan polarisasi jangka panjang. Namun perbedaan eksekusi komunikasi berpotensi menimbulkan efek sebaliknya apabila tidak dikelola secara seimbang.

“Di Indonesia, pengakuan simbolik dari pemimpin memiliki makna emosional yang sangat kuat. Ketidakseimbangan simbolik mudah ditafsirkan sebagai pesan politik, bukan sekadar pilihan teknis komunikasi,” ujar Alip.

Ia menambahkan bahwa dalam era media sosial, persepsi publik sering terbentuk lebih cepat dibandingkan klarifikasi resmi pemerintah.

“Di era digital, persepsi adalah kenyataan politik. Jarak simbolik pada momentum sensitif dapat menghasilkan tafsir politik yang jauh melampaui niat awalnya,” ujarnya. (*)