MADINAH – Transformasi besar-besaran yang mulai diterapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam menyelenggarakan operasional ibadah haji dinilai memerlukan suntikan energi baru dari generasi muda.

Keterlibatan aktif para tokoh muda dari kalangan pesantren, terutama yang mendalami perkembangan hukum Islam masa kini, dianggap menjadi kunci utama memecahkan berbagai tantangan dan persoalan baru yang dihadapi jemaah dalam pelaksanaan haji modern.

Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Petugas Haji Daerah (PHD) Kabupaten Wonosobo, Khoirulloh, saat memberikan keterangan di Mirage Taiba Hotel, Madinah, Sabtu (20/6/2026) sore.

Ia melihat bahwa perbaikan sistem pada musim haji 2026 ini sebenarnya sudah berhasil mendatangkan dampak yang sangat positif terhadap kenyamanan serta keteraturan fasilitas jemaah di lapangan.

"Transformasi yang dilakukan Kementerian Haji sudah mulai dirasakan. Jemaah merasakan pelayanan yang lebih nyaman dan fasilitas yang semakin baik dibanding sebelumnya," urai Khoirulloh menerangkan potret kemajuan pelayanan haji tahun ini.

Kendati aspek fasilitas fisik terus mengalami peningkatan mutu, Khoirulloh memberikan catatan kritis mengenai skema bimbingan ibadah atau manasik haji yang saat ini diterima oleh para calon jemaah sebelum berangkat.

Ia menyayangkan masih adanya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang cenderung memakai materi serta pola pendekatan konvensional yang mengacu pada situasi haji di masa lampau.

Padahal, dinamika regulasi, infrastruktur, hingga skema pergerakan rombongan jemaah di bawah otoritas Makkah dan Madinah terus mengalami penyesuaian dinamis yang membutuhkan pemahaman fikih yang lebih kontekstual dan adaptif.

"Kadang materi manasik masih mengacu pada kondisi lima atau sepuluh tahun lalu. Sementara praktik di lapangan saat ini sudah sangat berbeda. Karena itu perlu pembaruan materi yang sesuai dengan kondisi terkini," sebutnya memaparkan kesenjangan materi manasik.

Ia mengambil contoh kebijakan krusial pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), seperti penerapan skema 'murur' (melintas tanpa mabit) serta 'tanazul' (pemulangan kloter lebih cepat).

Kebijakan taktis seperti ini dinilai sangat membutuhkan landasan penjelasan fikih kontemporer yang kuat agar jemaah tidak merasa bingung atau merasa ibadahnya tidak sah secara syariat saat tiba di Tanah Suci.

Dalam kaitan inilah, Khoirulloh menilai peran strategis para intelektual muda pesantren, termasuk para gus muda, menjadi sangat krusial di dalam kepengurusan KBIHU.

Berbekal penguasaan kitab-kitab klasik yang berpadu dengan pemikiran terbuka, para tokoh muda ini dinilai punya kapasitas mumpuni untuk menyosialisasikan masalah-masalah fikih kekinian lewat retorika yang ringan dan mudah dicerna oleh masyarakat awam.

"Kalau materi-materi kontemporer ini sudah diberikan sejak manasik, jemaah akan lebih siap dan tidak kaget ketika menghadapi kondisi yang sebenarnya di lapangan," jelas Khoirulloh memberikan solusi konkret.

Berdasarkan hasil pengamatannya sepanjang operasional haji 2026 berjalan, eksistensi figur pemuda pesantren terbukti sangat menopang kelancaran tugas dari para petugas haji.

Komunikasi mereka yang luwes terbukti efektif dalam menjembatani keraguan jemaah terhadap implementasi aturan-aturan baru yang dikeluarkan pemerintah selama rangkaian prosesi ibadah.

Ke depan, Khoirulloh menaruh harapan besar agar Kementerian Haji mau membuka pintu kolaborasi yang lebih lebar bagi generasi milenial dan gen-Z pesantren.

Langkah ini diharapkan mampu merangsang KBIHU sebagai mitra resmi pemerintah untuk segera memodernisasi cara pandang bimbingannya, sehingga selalu selaras dengan kebutuhan jemaah di era modern.

"Kami berharap tokoh-tokoh muda yang aktif di bidang fikih ibadah dapat lebih banyak dilibatkan. Dengan begitu KBIHU akan semakin update, adaptif, dan mampu menjadi mitra strategis Kementerian Haji dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah," pungkas Khoirulloh. (*)