MAKKAH – Pengawasan layanan jemaah haji Indonesia selama berada di Mina terus diperketat oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Intensitas pemantauan ditingkatkan seiring seluruh jemaah terkonsentrasi di kawasan Mina selama pelaksanaan hari-hari tasyriq.

Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah, Mulyadi Nurdin, mengatakan tim pengawas internal tetap menjalankan fungsi pengawasan hingga seluruh rangkaian ibadah haji selesai dilaksanakan.

Menurutnya, pengawasan dilakukan di bawah koordinasi langsung Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Dendi Suryadi.

“Sesuai amanah regulasi, tim pengawas internal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah akan terus melakukan pengawasan kinerja petugas dan layanan haji selama proses pelaksanaan haji berlangsung,” ujar Mulyadi Nurdin, Jumat (29/5/2026).

Mulyadi menjelaskan, aspek yang menjadi fokus pengawasan meliputi kinerja petugas lapangan, efektivitas pelayanan, kesesuaian jumlah petugas, hingga tingkat kepuasan jemaah haji Indonesia.

Selain itu, layanan utama seperti transportasi, konsumsi, dan pemondokan di Mina juga masuk dalam objek pengawasan. Tim memastikan seluruh layanan berjalan sesuai kontrak yang telah disepakati antara pemerintah Indonesia dengan pihak penyedia layanan di Arab Saudi.

Baca juga

Perangi Kekerasan di Lembaga Pendidikan, Pemerintah Luncurkan Gernas RANA untuk Pesantren dan Madrasah

Menurut dia, sistem layanan haji saat ini berbasis kontrak kerja sama dengan sejumlah syarikah dan mitra penyedia layanan. Di antaranya Syarikah Dhuyuful Bait (Al Bait Guests), Syarikah Rakeen Masyariq, penyedia konsumsi, transportasi, hingga akomodasi.

“Kontrak yang telah ditandatangani antara Kementerian Haji dan Umrah dengan penyedia akan menjadi acuan utama dalam melakukan pengawasan di lapangan,” katanya.

Media Sosial Jadi Sumber Informasi Awal

Menariknya, pengawasan tahun ini juga memanfaatkan arus informasi di media sosial. Tim pengawas menjadikan laporan maupun keluhan yang muncul di platform digital sebagai bahan deteksi awal sebelum diverifikasi langsung di lapangan.

Mulyadi menyebut media sosial membantu tim memperoleh gambaran cepat terkait kondisi layanan maupun persoalan yang dialami jemaah selama di Mina.

“Media sosial menjadi salah satu cara untuk mendapatkan informasi awal, sedangkan secara detailnya tim akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi informasi tersebut,” ujarnya.

Baca juga

LBH PB PMII Dukung Kortas Tipidkor Polri Usut Tuntas Dugaan Korupsi dan TPPU

Secara teknis, tim pengawasan dibagi menjadi dua kelompok besar yang bertugas memantau berbagai sektor layanan berdasarkan lokasi dan markas masing-masing. Seluruh pergerakan tim tetap berada dalam satu komando di bawah Inspektur Jenderal.

Hasil pengawasan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah sebagai bahan evaluasi sekaligus rekomendasi perbaikan pelayanan haji pada tahun mendatang.

“Sebagai mata dan telinga pak Menteri dan Wakil Menteri, tim pengawas akan memberikan informasi lengkap hasil pengawasan kepada beliau setiap saat diperlukan,” ucapnya. (*)