Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan. BEM PTNU Se Nusantara mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut, menyusul berbagai polemik yang muncul di lapangan serta dugaan persoalan tata kelola dalam implementasinya.

Presidium Nasional BEM PTNU Se Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menegaskan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada perubahan pejabat di tubuh BGN. Menurutnya, pergantian struktur tanpa pembenahan sistem hanya akan mengaburkan akar persoalan yang sebenarnya.

“Pergantian pejabat tidak boleh hanya menjadi formalitas politik. Publik membutuhkan kejelasan, transparansi, dan perbaikan sistem yang nyata dalam pelaksanaan program ini,” ujar Rifqi dalam keterangannya, Minggu (7/6/2026).

Ia menilai, berbagai dinamika yang muncul di lapangan, termasuk dugaan persoalan pada jaringan pelaksana dan dapur penyedia layanan, harus ditangani secara serius dan menyeluruh. 

Pemerintah, kata Rifqi, perlu membuka ruang audit dan evaluasi yang melibatkan pihak independen agar tidak menimbulkan keraguan publik.

BEM PTNU Se Nusantara juga menyoroti pola kemitraan dalam pelaksanaan MBG yang dinilai perlu ditinjau ulang. Rifqi menyebut, tata kelola program berskala nasional semestinya mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan manfaat bagi masyarakat.

“Program ini lahir dengan tujuan baik, tetapi dalam praktiknya harus benar-benar memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat. Jika ada persoalan di lapangan, maka evaluasi adalah keharusan, bukan pilihan,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan program gizi nasional tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran dan cakupan pelaksanaan, melainkan dari efektivitas, ketepatan sasaran, serta dampak jangka panjang terhadap perbaikan gizi masyarakat.

Ia menambahkan, persoalan gizi merupakan isu multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan distribusi makanan, tetapi juga menyangkut kemiskinan, akses pendidikan, sanitasi, serta ketahanan pangan keluarga.

Karena itu, BEM PTNU Se Nusantara meminta pemerintah melakukan kajian ulang terhadap prioritas kebijakan dan penggunaan anggaran negara, terutama di tengah berbagai kebutuhan strategis nasional lainnya.

Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut juga mendorong adanya mekanisme pengawasan yang lebih terbuka. Rifqi menilai, keterlibatan unsur independen seperti akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan awal.

“Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan dari dalam sistem. Harus ada ruang kontrol publik agar pelaksanaan program tetap berada di jalur yang benar,” ujarnya.

BEM PTNU Se Nusantara juga mengingatkan pemerintah agar tidak membangun narasi keberhasilan yang tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Menurut mereka, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.

“Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengevaluasi secara jujur. Program negara harus kembali pada tujuan utamanya, yaitu melayani rakyat secara efektif dan transparan,” kata Rifqi.

BEM PTNU Se Nusantara menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya desakan audit independen terhadap pelaksanaan MBG, pembentukan mekanisme pengawasan publik, serta evaluasi total terhadap program dengan melibatkan pihak independen.

"Mahasiswa akan terus mengawal kebijakan publik agar tetap berada dalam koridor transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan rakyat," pungkasnya. (*)