JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali mengukuhkan posisinya sebagai lembaga dengan standar kepatuhan terbaik dalam pengelolaan keuangan negara. 

Hal tersebut diumumkan BPKH dalam capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.

Capaian tersebut menempatkan BPKH sebagai lembaga negara dengan tingkat penyelesaian rekomendasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI per Semester II Tahun 2025, BPKH telah menuntaskan secara progresif 244 dari total 255 rekomendasi yang diberikan.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah menyatakan, setiap evaluasi dari BPK dijadikan sebagai kompas untuk perbaikan sistem secara terus-menerus. 

Baca juga

Kemenkes Sambut Positif Putusan MK yang Perkuat Posisi Konsil Kesehatan dan Kolegium

“Kepatuhan terhadap rekomendasi auditor adalah bagian dari strategi mitigasi risiko organisasi,” ucap Kepala BPKH Fadlul Imansyah dalam keterangan persnya yang diterima TIMES Indonesia pada Minggu (1/3/2026). 

Fadlul menegaskan, pihaknya berkomitmen menjadikan transparansi sebagai fondasi utama. Setiap rekomendasi BPK dijadikan pijakan untuk perbaikan berkelanjutan demi menjaga amanah dan kepercayaan jemaah. 

“Target kami bukan sekadar angka, melainkan kualitas pengelolaan dana haji yang memberikan manfaat maksimal bagi umat,” tegas Fadlul.

Berkat capaian tersebut, BPKH berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut sejak lembaga ini didirikan pada tahun 2017.

Baca juga

PBNU Instruksikan Qunut Nazilah di Seluruh Indonesia, Nahdliyin Diminta Baca Tiap Shalat Fardhu

Fadlul menekankan, dalam operasionalnya, BPKH senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential), pengawasan berlapis, serta audit yang ketat. 

Ia menjelaskan, pengelolaan dana haji dilakukan melalui proses investasi dan penempatan yang terukur, aman, dan sepenuhnya patuh terhadap regulasi yang berlaku.

“Capaian di awal tahun 2026 ini menjadi momentum bagi BPKH untuk terus memperkuat implementasi good governance serta keterbukaan terhadap evaluasi eksternal, memastikan setiap rupiah dana haji dikelola secara profesional bagi kepentingan seluruh jemaah haji Indonesia,” tandasnya. (*)