JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini ditempuh dengan mengandalkan sinergi ketat mulai dari pihak sekolah hingga pemerintah daerah (pemda) guna memastikan seluruh kelompok sasaran mendapatkan layanan secara tepat dan merata.

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa pembenahan basis data ini menjadi agenda krusial pemerintah agar anggaran negara tersalurkan secara efektif.

"Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas kami agar pelaksanaan Program MBG semakin tepat sasaran. Selain integrasi data dari berbagai wali data, kami juga melakukan verifikasi langsung dari tingkat bawah untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat," ujar Sony Sonjaya di Jakarta, Senin (1/6/2026).

Sony memaparkan, proses verifikasi di lapangan digerakkan melalui koordinasi intensif antara koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tingkat kecamatan dengan lurah serta kepala desa.

Melalui mekanisme vertikal ini, petugas menyisir dan mencocokkan data riil kelompok sasaran. Komoditas penerima manfaat tersebut mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK, serta para santri di pondok pesantren.

Baca juga

Perangi Kekerasan di Lembaga Pendidikan, Pemerintah Luncurkan Gernas RANA untuk Pesantren dan Madrasah

Dasbor Transparansi dan Jalur Pengaduan Publik

Sebagai wujud keterbukaan informasi, BGN kini resmi membuka akses publik terhadap hasil validasi data melalui laman dasbor resmi validasidatapm.bgn.go.id. BGN mengimbau para kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, camat, hingga kepala daerah untuk aktif memonitor data di wilayah kekuasaan masing-masing.

Pemerintah juga menyediakan saluran komunikasi langsung jika ditemukan adanya warga yang darurat gizi namun luput dari pendataan.

"Apabila terdapat ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, maupun santri, yang belum terdata atau belum menerima layanan MBG, informasi tersebut dapat segera disampaikan kepada BGN melalui Koordinator SPPI Kecamatan atau hotline WhatsApp 0851-1139-4466," kata Sony menjelaskan.

Evaluasi Keterbatasan Data Awal

Menilik sejarahnya, Sony menjelaskan bahwa basis data yang digunakan saat ini merupakan produk dari pendataan awal pada periode Mei hingga Juli 2024. Kala itu, proses pengumpulan data di lapangan mengandalkan peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) secara berjenjang hingga tingkat Komando Daerah Militer (Kodam), sebelum akhirnya diserahkan ke tim persiapan program.

Baca juga

LBH PB PMII Dukung Kortas Tipidkor Polri Usut Tuntas Dugaan Korupsi dan TPPU

Sony tidak menampik bahwa pada fase rintisan tersebut, BGN menghadapi tantangan operasional yang cukup berat karena struktur kelembagaan yang belum sepenuhnya matang.

"Sony mengakui pada masa awal tersebut BGN masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Selain belum memperoleh dukungan anggaran operasional, jumlah personel BGN saat itu juga masih sangat terbatas, sehingga koordinasi formal lintas instansi belum dapat dilakukan secara optimal."

Kendati sempat terganjal kendala manajerial di awal pembentukan, BGN kini optimistis pola koordinasi baru antar-kementerian yang disokong partisipasi aktif pemda dan masyarakat mampu melahirkan basis data yang presisi hingga level rukun tetangga (RT). Data yang valid ini diklaim menjadi fondasi mutlak agar Program MBG dapat berjalan secara berkelanjutan. (*)