JAKARTA – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti adanya praktik tidak sehat dalam ekosistem layanan haji yang dinilainya telah berlangsung secara sistematis. 

Menurut Wamenhaj Dahnil, pemerintah bersama Menteri Haji dan Umrah berkomitmen untuk membenahi tata kelola haji, meskipun langkah tersebut menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang selama ini mengambil keuntungan dari jemaah.

“Banyak yang benci saya dengan Pak Menteri karena kartel haji ini sudah terlanjur sistematis,” ucap Wamenhaj Dahnil kepada Media Center Haji di Jeddah pada Senin (8/6/2026). 

Menurut Wamenhaj Dahnil, pihaknya masih membutuhkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang jujur. “Kita butuh KBIHU yang jujur membimbing jemaah. Jangan jadikan jemaah sebagai komoditas,” ujar Dahnil.

Baca juga

Mantan Penasihat Keamanan AS Susan Rice: Kesepakatan Iran Bencana Strategis Terbesar dalam Dekade Ini

Dahnil menyayangkan dugaan penipuan terkait badal haji dan pembayaran dam haji, dilakukan oleh pihak yang memahami agama dan fikih. Ia menilai, tindakan tersebut sangat mencederai kepercayaan jemaah yang datang ke Tanah Suci untuk beribadah.

“Yang menjadi pelaku ini paham agama dan fikih. Kok tega melakukan hal seperti ini. Kita akan betul-betul kelola haji dengan akhlak yang tinggi dan ilmu yang tinggi juga,” ungkapnya. 

“KBIHU yang mendukung umat, kami dukung penuh, dan jumlahnya sangat banyak. Jangan sampai karena oknum-oknum ini malah merusak KBIH yang serius membimbing umat,” sambungnya.

Wamenhaj menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat pelindungan jemaah haji dari berbagai praktik penipuan, baik dalam layanan ibadah maupun kewajiban pembayaran DAM. 

Baca juga

Intelijen AS Sebut Netanyahu akan 'Sabotase' Kesepakatan Iran demi Bertahan Hidup Secara Politik

Ia mengimbau jemaah agar selalu mengikuti arahan resmi petugas dan tidak mudah percaya kepada pihak yang menawarkan layanan di luar prosedur resmi. (*)