TIMES JAKARTA, JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengirimkan sinyal kuat tentang babak baru dalam dinamika politik nasional. 

Amnesti tersebut bukan hanya menjadi titik balik bagi kasus hukum yang menimpa Hasto, tetapi juga mencerminkan proses rekonsiliasi yang lebih luas antara pemerintahan baru dan salah satu partai politik terbesar di Indonesia, yakni PDIP.

Pemberian amnesti ini terjadi di tengah transisi politik besar setelah Pilpres 2024, yang menandai berakhirnya dominasi dua periode Presiden Joko Widodo. 

Sebagai partai pemenang Pileg 2019 dan pengusung utama Jokowi selama sepuluh tahun terakhir, PDIP kini menghadapi realitas politik baru pasca-kekalahan pasangan Ganjar-Mahfud.

Menurut Rikardus Moan Baga, praktisi hukum dari Veritas Todja Raja Law Firm, langkah PDIP untuk merapat ke lingkar kekuasaan Prabowo harus dilihat sebagai bagian dari "strategic adaptation", bukan pengkhianatan ideologis. 

“Dalam politik transisional, survival menjadi nilai utama. Bahkan partai besar seperti PDIP tidak kebal dari kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan realitas kekuasaan baru,” ujar Rikardus dalam keterangan pada Jumat (1/8/2025).

Instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada pertengahan 2025 untuk mengambil posisi "dukungan halus" terhadap pemerintahan Prabowo dinilainya sebagai sinyal realistis menghadapi dinamika politik yang semakin kompleks. 

PDIP disebut sedang memainkan peran sebagai "loyal opposition", yakni tetap menjaga garis kritis terhadap pemerintah sambil menjaga stabilitas negara dari dalam sistem.

Masuknya PDIP ke dalam orbit kekuasaan Prabowo, menurut Rikardus, bukan sekadar kompromi politik, melainkan bagian dari proses rekonsiliasi yang lebih dalam. 

"Rekonsiliasi ini menjadi sarana 'institutional correction' terhadap arah kekuasaan. Dengan membuka saluran kontrol dari dalam, PDIP bisa membawa agenda koreksi terhadap struktur loyalis Jokowi yang tidak lagi relevan," jelasnya.

Lebih lanjut, Rikardus melihat pemberian amnesti kepada Hasto sebagai bentuk gestur politik Prabowo untuk memperkuat basis dukungan dari lawan-lawan politik sebelumnya. 

“Amnesti ini bukan hanya kebijakan hukum, tapi juga simbol politik bahwa rezim Prabowo bersedia membangun jembatan dengan kekuatan oposisi selama ini,” tambahnya.

Dengan pemilu legislatif 2029 sudah mulai mengemuka dalam horizon politik, PDIP diperkirakan akan terus memainkan peran strategis dalam peta kekuasaan nasional. 

Di tengah kecenderungan munculnya “otoritarianisme ringan”, partai yang mampu membaca arah angin dan beradaptasi cepat akan tetap relevan dan bahkan bisa memperluas pengaruhnya.

Rekonsiliasi politik antara PDIP dan Prabowo ini menunjukkan bahwa dalam politik Indonesia, loyalitas ideologis bisa fleksibel jika menyangkut keberlangsungan partai dan akses terhadap kekuasaan. 

Di saat yang sama, ini juga menunjukkan bahwa dinamika politik Indonesia sedang menuju fase baru, di mana oposisi dan kekuasaan bukanlah entitas yang sepenuhnya terpisah, tetapi saling berkaitan dalam jaringan kepentingan dan strategi bertahan hidup. (*)