TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan terhenti kendati Amerika Serikat melakukan veto terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi keanggotaan penuh Palestina di PBB.

“Memang sangat disayangkan bahwa kali ini satu anggota DK PBB memveto (rancangan resolusi tersebut), tetapi bukan berarti kita akan berhenti. Kita akan terus berupaya (mendukung Palestina),” ujar Retno ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Pengesahan keanggotaan penuh Palestina di PBB oleh Dewan Keamanan kembali gagal.

Namun, Menlu Retno Marsudi menekankan bahwa Indonesia akan tetap menjalankan diplomasi guna mendukung perjuangan bangsa Palestina.

Menurut Retno, komitmen dukungan kepada Palestina telah dipahami oleh semua diplomat Indonesia yang menjalankan tugasnya, termasuk dalam berdiplomasi mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Tidak hanya melalui PBB, Menlu Retno juga terus menjalin komunikasi dengan mitra-mitranya dalam mengupayakan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah —di tengah perang Israel yang terus berlangsung di Jalur Gaza dan konflik Israel-Iran baru-baru ini.

Retno sempat berbicara melalui telepon dengan Menlu Hongaria, serta dengan Menlu Kanada di sela-sela pertemuan para Menlu anggota G7 di Italia pekan lalu.

“Intinya adalah merupakan kewajiban bagi kita semua untuk mencoba mendeeskalasi situasi sehingga konflik ini tidak menyebar ke mana-mana,” ujar dia.

Selama KTT Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Gambia pada 4-5 Mei mendatang, Retno pun akan hadir dalam pertemuan tingkat menlu yang antara lain membahas isu Palestina. “Jadi kita terus berusaha maksimal,” kata dia.

AS Memveto Rancangan Resolusi DK PBB

Pada 18 April 2024, AS memveto rancangan resolusi DK PBB yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Keanggotaan Palestina dihalangi meski mendapatkan 12 suara mendukung dan dua abstain, termasuk Inggris dan Swiss.

Untuk bisa disahkan, sebuah resolusi dewan memerlukan sedikitnya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari salah satu dari lima anggota tetap DK PBB, yakni AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China.

Permohonan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB mengemuka di tengah serangan mematikan Israel di Jalur Gaza, menyusul serangan lintas batas pada 7 Oktober 2023 oleh kelompok pejuang Palestina, Hamas.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan pihaknya akan meninjau ulang kebijakannya terhadap AS, setelah keputusan veto di DK PBB.

“Otoritas Palestina akan meninjau kembali hubungan bilateral dengan Amerika Serikat untuk melindungi kepentingan rakyat kami, tujuan kami, serta hak-hak kami,” kata Abbas pekan lalu.

Presiden Abbas mengatakan veto AS terhadap permohonan keanggotaan penuh Palestina di PBB itu merupakan "agresi terang-terangan terhadap hak, sejarah, negeri, dan kesucian rakyat Palestina".

“Saat dunia menyetujui penerapan hukum internasional dan mendukung hak Palestina, Amerika terus mendukung pendudukan, dan menolak untuk memaksa Israel menghentikan perang genosida yang dilancarkannya," kata Abbas.

Palestina diterima sebagai negara pengamat di Majelis Umum PBB pada 2012. 

Status itu memungkinkan utusan Palestina berpartisipasi dalam persidangan dan organisasi-organisasi PBB, tetapi Palestina tidak punya hak untuk mengikuti pemungutan suara.

Menurut Piagam PBB, sejumlah negara diterima menjadi anggota PBB melalui keputusan Majelis Umum atas rekomendasi DK PBB. (*)