TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkap bahwa kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian dan lembaga dilakukan karena sekitar 30 persen pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini mengalami kebocoran atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menyusul adanya efisiensi anggaran yang tercantum dalam APBN Tahun 2025, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

“Kenapa dilakukan penghematan dan untuk apa uangnya dihemat itu. Presiden tegas mengatakan bahwa sekitar 30 persen dari APBN kita selama ini ternyata itu bocor. Tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu dan mendesak,” kata Yusril usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Efisiensi Anggaran untuk Membangun Indonesia di Lima Tahun ke Depan

Yusril menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan penghematan anggaran sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia dalam lima tahun mendatang.

Penghematan sebesar 30 persen atau sekitar 20 miliar dolar AS tersebut akan digunakan untuk mendanai berbagai program bantuan langsung kepada masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembiayaan megaproyek yang dimulai pada tahun 2025.

Investasi pada megaproyek tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan bisa mencapai 8 persen dalam lima tahun ke depan.

Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Program Kementerian dan Lembaga

Menurut Yusril, kebijakan efisiensi yang mencakup pengurangan biaya perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, dan kegiatan seminar akan sangat terasa pada satu hingga dua tahun pertama pemerintahan.

Meskipun demikian, ia menekankan bahwa langkah ini akan membawa dampak yang positif di masa depan.

"Diharapkan betul-betul pada tahun 2045, Indonesia berada pada posisi negara maju. Jadi, pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor 6 di dunia, dan saya kira dampaknya akan sangat besar," ujar Yusril.

Kebijakan Efisiensi Anggaran Fokus pada Program yang Tidak Memberikan Manfaat Langsung untuk Masyarakat

Dalam kebijakan efisiensi anggaran ini, Presiden Prabowo menekankan pengurangan anggaran untuk program-program kementerian atau lembaga yang tidak memiliki manfaat langsung untuk masyarakat, seperti perjalanan luar negeri, kegiatan seremonial, dan berbagai pengeluaran lainnya yang dianggap tidak mendesak.

Namun, Yusril memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini tidak akan berdampak pada kegiatan yang berhubungan dengan layanan publik maupun belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan.

Pemerintah memastikan bahwa layanan dasar untuk masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan anggaran.(*)