TIMES JAKARTA, MALANG – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa coding dan kecerdasan buatan (AI) yang saat ini masih bersifat pilihan akan segera diarahkan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah.

“Kebutuhan guru coding dan AI akan meningkat tajam, sehingga peran perguruan tinggi sebagai mitra pendidikan sangat dibutuhkan,” ujar Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (17/10/2025) malam.

Menurutnya, saat ini coding dan AI masih merupakan mata pelajaran pilihan, namun ke depan akan menjadi pelajaran wajib bagi siswa di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Selain itu, Abdul Mu’ti membuka peluang bagi PTMA untuk berpartisipasi dalam penelitian kebijakan (policy research) terkait program pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan karakter dan kebiasaan belajar siswa.

“Kemendikdasmen bersifat terbuka. Apa pun yang dibutuhkan perguruan tinggi, selama relevan dengan arah pembangunan pendidikan nasional, kami siap bermitra,” ujarnya.

Dalam paparannya, Abdul Mu’ti juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi keagamaan, khususnya kampus Muhammadiyah–Aisyiyah, dalam mengawal reformasi pendidikan nasional.

Ia menjelaskan, Kemendikdasmen memiliki lima hingga enam program prioritas yang dapat dijalankan secara kolaboratif bersama PTMA.

Program pertama yakni revitalisasi satuan pendidikan, yang tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik dan sarana prasarana sekolah, tetapi juga mencakup pembenahan manajemen, tata kelola, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik.

“Tahun ini ada lebih dari 16.100 sekolah yang direvitalisasi dengan anggaran mencapai Rp16,9 triliun. Tahun depan kami berupaya agar capaian itu tetap terjaga meski anggaran sedikit berkurang,” jelasnya.

Program kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas guru melalui berbagai skema pelatihan dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pemerintah telah menyiapkan 808 ribu kuota PPG serta memperluas program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru yang belum menyelesaikan studi sarjana.

“Kami ingin memastikan tidak ada guru yang terhenti kariernya hanya karena belum memenuhi syarat akademik. Bahkan, pengalaman mengajar kini diakui hingga 70 persen dalam skema RPL,” paparnya.

Abdul Mu’ti menambahkan, Kemendikdasmen juga mendorong pembelajaran mendalam (deep learning) untuk memperkuat kapasitas pedagogik dan karakter siswa. Program ini melibatkan PTMA sebagai penyelenggara pelatihan guru dan pengembang modul pembelajaran.

Selain itu, bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 3 SD mulai tahun 2027. Karena itu, pelatihan guru bahasa Inggris menjadi prioritas utama.

Namun, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa istilah “pelatihan” akan diubah menjadi “pendidikan”, agar kegiatan tersebut dapat disertifikasi dan berdampak langsung pada peningkatan profesionalisme guru.

Ia menegaskan, setiap kebijakan di bawah Kemendikdasmen harus lahir dari kajian akademik yang kuat.

“Kami ingin kebijakan pendidikan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi rekayasa sosial yang membentuk karakter bangsa. Karena itu, penelitian dan masukan dari kampus Muhammadiyah–Aisyiyah sangat berarti,” tegasnya.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menekankan pentingnya kemitraan strategis antara kementerian dan PTMA untuk mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berorientasi masa depan.

Dengan semangat kemitraan kulturalistik, ia mengajak semua pihak memastikan pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga menumbuhkan karakter.

Rakernas Forum Rektor PTMA 2025 yang digelar pada 16–19 Oktober di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menjadi ajang refleksi dan konsolidasi kebijakan pendidikan nasional, serta forum sinergi antara pemerintah dan jaringan kampus Muhammadiyah–Aisyiyah dalam mewujudkan pendidikan unggul dan berdampak bagi bangsa.(*)