TIMES JAKARTA, JAKARTA – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (4/2/2025). Rapat ini untuk membahas program kerja dan anggaran tahun 2025, serta sejumlah isu terkini terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf menegaskan bahwa BP Haji telah melakukan penyesuaian anggaran tahun 2025 guna mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD. Penyesuaian tersebut mencakup pengurangan anggaran sebesar 66,22 persen atau setara Rp 86,9 miliar dari total anggaran awal Rp 129 miliar.

Walaupun beberapa pos anggaran seperti layanan protokoler, kehumasan, serta manajemen dan kinerja SDM internal mengalami pemotongan, BP Haji berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan terbaik. Penghematan ini dipastikan tidak akan mengurangi kualitas layanan yang mendukung penyelenggaraan ibadah haji.

"Kami menyadari pentingnya efisiensi anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan fiskal nasional yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebagai badan baru yang dibentuk Presiden, BP Haji bertekad melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya meskipun terjadi pengurangan anggaran. Kami akan memastikan seluruh program tetap berjalan optimal," ujar Irfan.

Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi atas langkah BP Haji yang responsif terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Komisi VIII juga menekankan bahwa BP Haji, sebagai lembaga yang baru dibentuk, telah menunjukkan kesiapan dalam mengelola anggaran tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi dan efektivitas menjadi kunci dalam pelaksanaan program kerja tahun 2025.

Pada tahun 2025, BP Haji masih berperan sebagai pendukung penyelenggaraan ibadah haji. Sementara mulai 2026, BP Haji akan mengambil peran penuh sebagai penyelenggara, sejalan dengan penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan. (*)