TIMES JAKARTA, JAKARTA – Direktur Democracy and Election Empowerment Partnerhsip (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati menyoroti wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung atau dipilih oleh DPRD, yang kini mulai digulirkan oleh koalisi partai-partai besar seperti Golkar, Gerindra, PKB dan NasDem. 

Sementara PAN, PKS dan Demokrat masih melakukan kajian mendalam. Hanya satu partai yang melakukan penolakan tegas atas wacana ini yakni PDIP. DEEP Indonesia menilai usulan ini bukan sekadar solusi teknis atas biaya politik tinggi, melainkan sebuah ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.

Ada beberapa alasan yang dipaparkan oleh Neni mengapa pihaknya menolak wacana Pilkada tidak langsung tersebut. Pertama, pencabutan mandat rakyat. Pilkada langsung, kata dia, adalah instrumen utama di mana rakyat memiliki kuasa penuh untuk menentukan nasib daerahnya. 

"Mengembalikan pemilihan ke DPRD sama saja dengan memenjarakan hak suara rakyat di dalam gedung parlemen. Deep Indonesia memandang ini sebagai bentuk elite capture, di mana kepala daerah nantinya tidak lagi berutang budi kepada konstituen, melainkan kepada segelintir pimpinan fraksi partai politik," katanya dalam keterangan tertulis diterima TIMES Indonesia, Minggu (4/1/2026).

Kedua, biaya politik tidak hilang, namun hanya berpindah lokasi. Argumen bahwa Pilkada langsung boros anggaran adalah logika yang menyesatkan. Demokrasi memang berbiaya, karena itu adalah investasi untuk akuntabilitas. Dengan mengalihkan pemilihan ke DPRD, biaya politik tidak akan hilang, ia hanya akan berpindah dari panggung terbuka ke "pasar gelap" transaksional di ruang-ruang tertutup. 

"Potensi politik uang justru semakin pekat karena kandidat hanya perlu melobi puluhan anggota dewan, bukan meyakinkan jutaan rakyat. Satu kursi bisa dihargai dengan biaya yang sangat tidak wajar," jelasnya.

Ketiga, partai dan kandidat kerapkali mengeluh karena biaya politik mahal tetapi tidak pernah tercermin dalam laporan dana kampanye. Kandidat hanya melaporkan dana kampanye asal-asalan dan prosedural untuk menggugurkan kewajiban. 

Temuan DEEP Indonesia di Pemilihan Serentak 2024, kata Neni, ada 13 temuan kandidat kepala daerah yang melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang minim padahal sangat sering melakukan kampanye serta baliho dan spanduk terpasang dimana-mana. 

"Ketika yang menjadi alasan pilkada dipilih oleh DPRD adalah biaya politik yang mahal, maka solusinya bukan mengubah sistem pemilihan tetapi transparansi dana kampanye agar publik dapat melihat secara komperhensif termasuk menjawab dan membongkar apakah bertar atau tidak ada mahar politik yang sudah ditetapkan di internal partai," jelasnya.

Keempat, berdasarkan pemantauan Deep Indonesia terhadap berbagai isu krusial di daerah seperti penanganan bencana di Sumatera dan konflik sumber daya alam-kepala daerah yang dipilih langsung memiliki beban moral dan legitimasi untuk hadir di tengah rakyat. 

"Jika dipilih DPRD, kepala daerah akan menjadi 'petugas partai' yang lebih takut dicopot oleh koalisi dewan daripada dihujat oleh rakyat yang sedang menderita," kata dia.

Kelima, merujuk data Deep Intelligence Research (DIR), yang melakukan penarikan data dari tanggal 27 Desember-3 Januari 2025 Pukul 20.00 WIB dengan keyword Pilkada Tidak Langsung dan Pilkada Dipilih DPRD, terdapat 281 pemberitaan di media cetak, online dan elektronik dengan sentiment positif 52%, 1% netral dan 47% negative. 

Sementara dalam percakapan di media sosial, yaitu X, Facebook, Instagram, Youtube dan Tiktok didominasi oleh sentiment netral dan negative. Artinya, kata Neni, Pilkada dipilih oleh DPRD ini didukung elite partai namun mendapat penolakan dari rakyat yang tercapture dalam percakapan di sosial media.

Ia menilai, jika wacana ini lolos, maka akan memberikan karpet merah bagi oligarki di daerah. "Pilkada oleh DPRD adalah pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi. Kita tidak boleh membiarkan demokrasi kita menciut hanya karena alasan efisiensi semu yang justru memperkuat posisi oligarki di daerah," ujar Neni Nur Hayati. (*)