TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pemerintah berencana menerapkan sistem digital melalui Government Technology (GovTech) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) mulai akhir tahun ini. Hal ini diungkapkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis.

Menurut Luhut, digitalisasi bansos ini merupakan bagian dari upaya disiplin fiskal pemerintah untuk meningkatkan efisiensi belanja sekaligus pendapatan produktif. "Semoga kita bisa mulai mencoba sistem ini pada akhir tahun melalui program bansos," ujarnya.

Luhut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan implementasi teknologi ini, dengan target peluncuran GovTech pada Agustus 2025. Langkah ini sejalan dengan keberhasilan e-katalog pemerintah yang telah mencakup 90% pengadaan barang/jasa dan mampu menghemat anggaran 30-40%.

Selain e-katalog, pemerintah juga mengembangkan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) sebagai bagian dari transformasi digital sektor publik.

Sebelumnya, Luhut menyatakan bahwa penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) pada Program Keluarga Harapan (PKH) berpotensi menghemat Rp17 triliun per tahun. Perhitungan ini didasarkan pada koordinasi dengan Kementerian Kominfo, Kementerian PAN-RB, dan pemangku kepentingan terkait.

Rapat koordinasi tersebut membahas percepatan GovTech Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo, dengan tenggat waktu sebelum HUT RI ke-80 pada 17 Agustus 2025. "Namun, efisiensi bukan satu-satunya tujuan. Kami ingin memastikan kehadiran negara semakin terasa bagi masyarakat yang paling membutuhkan," tegas Luhut.(*)