TIMES JAKARTA, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani angkat bicara terkait keputusan Hasan Nasbi yang batal mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Ia menegaskan bahwa penunjukan kembali Hasan Nasbi adalah bagian dari hak prerogatif Presiden RI Prabowo Subianto.

"Terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan tersebut, itu prerogatif presiden. Jadi, siapa yang akan menjadi pembantu presiden, siapa yang akan membantu presiden, itu prerogatif presiden," ujar Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Puan menyebut dengan hak yang dikantongi itu, maka Presiden Prabowo memiliki wewenang untuk memutuskan sosok yang duduk di kabinetnya maupun mengeluarkan sosok tertentu dari kabinetnya.

“Kalau kemudian ada seseorang yang kemudian meminta mundur, namun tidak disetujui, atau kemudian ada seseorang yang diminta untuk membantu presiden apapun kriterianya yaitu prerogatif presiden,” ujar dia.

Sebelumnya, Hasan Nasbi sempat menyatakan pengunduran dirinya secara terbuka pada 29 April 2025. Ia bahkan membagikan tayangan perpisahan yang merekam aktivitas hari terakhirnya di kantor pada 21 April lalu.

Namun, pada 6 Mei 2025, Hasan mengumumkan bahwa dirinya akan kembali memimpin PCO setelah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya bertemu dengan Pak Mensesneg dan Pak Seskab. Pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO," kata Hasan kepada wartawan di Jakarta.

Ia mengungkapkan bahwa kesediaannya kembali menjabat merupakan bentuk loyalitas terhadap Presiden Prabowo. Hasan sebelumnya mengundurkan diri karena beberapa kendala yang tidak bisa ia atasi, meskipun ia tidak membeberkan detailnya kepada publik.

Namun, kini ia merasa lebih siap karena telah mendapat dukungan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, yang bersedia membantu menyelesaikan hambatan tersebut. (*)