TIMES JAKARTA, JAKARTA – 100 hari kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai kementerian baru di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya mendorong percepatan Program Tiga Juta Rumah sebagai langkah penyediaan hunian layak untuk rakyat. 

Setelah melantik sebanyak 8 (delapan) Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PKP pada Senin lalu, (20/1/2025), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali melantik Pejabat Tinggi Pratama sebanyak 31 orang, Pejabat Administrator sebanyak 66 orang, dan Pejabat Pengawas sebanyak 23 orang dilingkungan Kementerian PKP pada hari ini, Kamis (30/1/2025).

Capaian Kementerian PKP. (FOTO: Fahmi/TIMES Indonesia)

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, Kementerian PKP terus mengajak semua pemangku kepentingan di sektor perumahan termasuk investasi luar negeri pada sektor properti serta mendorong terobosan kebijakan pada sektor perumahan agar lebih berpihak pada masyarakat kecil.

"Dalam tiga bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara," kata Menteri PKP yang akrab disapa Ara. 

Menteri Ara menjelaskan, Kementerian PKP punya 3 fungsi utama yakini fungsi Regulator, Fasilitator, dan Operator. Dalam hal fungsi Regulator, Menteri PKP bersama Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur mengenal pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) dan percepatan proses perizinan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Kementerian PKP sebagai Regulator juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan memberikan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) di tahun 2025, khususnya di sektor perumahan dengan ketentuan pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar atas Rp2 miliar pertama, dengan skema diskon sebesar 100% untuk bulan Januari-Juni 2025. Sementara itu, diskon sebesar 50% untuk bulan Juli-Desember 2025.

Selain itu, dalam hal fungsi fasilitator, Kementerian PKP juga tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran yang bakal disalurkan untuk menyukseskan program FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capalan penyalurannya. Dalam laporannya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyono Nugroho mengatakan, sejak awal Pemerintahan Prabowo hingga 30 Januari 2025 sudah terbangun 87.736 unit rumah subsidi

Dalam hal sebagai fasilitator, Kementerian PKP juga terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan perumahan, seperti penyediaan lahan gratis dari berbagai institusi untuk perumahan, memberikan dukungan pengecualian bagi calon kreditur KPR FLPP yang terkena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akibat Pinjaman Online dibawah Rp2 juta, dukungan percepatan pemanfaatan Rusun Pasar Rumput dengan mempermudah dan menurunkan harga sewa untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta memberikan sewa hunian gratis kepada warga kolong jembatan dan hunian tidak layak lainnya ke sejumlah Rusun, dan mendorong investor ikut serta membangun rumah.

Kementerian PKP bersama Satuan Tugas (Satgas) terus berusaha meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga dengan anggaran yang terbatas pembangunan rumah untuk rakyat dapat terpenuhi.

Ketua Satuan Tugas Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, selain dari Pemerintah Qatar yang telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Indonesia pada awal Januari 2025 lalu, selanjutnya akan diikuti dengan penandatanganan MoU dengan investor dari Uni Emirat Arab. Selain itu, Hashim mengatakan juga sudah ada minat investor dari Turki yang berencana membangun sekitar 50 ribu unit dan investor Singapura berencana membangun 100 ribu unit.

Terakhir, sebagai operator, Kementerian PKP juga akan terus melanjutkan tugas pembangunan Rumah Susun dan Rumah Khusus. Berdasarkan data progres capaian sebelumnya di tahun 2024, pembangunan perumahan yang dilaksanakan pemerintah mencapai 135.715 unit, yakni dari realisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 130.293 unit, rumah khusus sebanyak 2.590 unit, rumah susun sebanyak 2.832 unit, dan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 21.159 unit. (*)