TIMES JAKARTA, JAKARTA – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir menyayangkan semakin menurunnya dukungan Gerakan Non Blok (GNB) terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Ia menilai kondisi ini sebagai tanda meredupnya pamor gerakan yang dahulu dikenal sebagai simbol solidaritas dunia Selatan.

Dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-19 Biro Koordinasi GNB yang digelar di Kampala, Uganda, pada Rabu (15/10), Arrmanatha menegaskan bahwa persoalan Palestina merupakan “utang moral terbesar” GNB yang belum juga dituntaskan sejak berdirinya gerakan tersebut.

“Hanya 70 persen anggota GNB yang mendukung Deklarasi New York untuk mewujudkan Solusi Dua Negara. Ini pengingat akan terjadinya perpecahan di antara kita,” ujar Tata—sapaan akrab Arrmanatha—seperti dikutip dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, kemerdekaan Palestina adalah detak jantung GNB, sehingga menurunnya dukungan menunjukkan gejala melemahnya solidaritas serta berkurangnya tanggung jawab moral negara-negara anggota terhadap isu tersebut.

“Rendahnya dukungan terhadap Deklarasi New York mencerminkan bahwa suara kolektif GNB mulai meredup. Beban moral kita terhadap Palestina seolah perlahan hilang,” ujarnya.

Relevansi GNB Dipertanyakan

Dalam pidatonya, Arrmanatha juga menyoroti menurunnya semangat dan arah perjuangan GNB di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

“Dalam dunia yang terus berubah, pertanyaannya bukan apakah GNB masih relevan, tetapi apakah GNB memilih untuk tetap relevan,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa GNB didirikan atas nilai solidaritas, saling menghormati, kemitraan, dan kerja sama. Namun dalam beberapa tahun terakhir, nilai-nilai tersebut dinilai mulai luntur.

“Rasanya seperti kita terjebak dalam perundingan tanpa ujung mengenai dokumen birokratis yang tidak membawa hasil konkret bagi rakyat kita,” kata Arrmanatha sembari memperingatkan bahwa gejala ini membuat GNB kerap gagal menerjemahkan aspirasi menjadi tindakan nyata.

Dorongan Reformasi dan Semangat Bandung

Untuk mengembalikan peran strategis GNB, Wamenlu RI mendesak dilakukan reformasi internal serta pembaruan komitmen terhadap semangat perjuangan negara-negara berkembang.

Ia menilai, GNB perlu memprioritaskan reformasi internal, mendorong reformasi di PBB dan sistem multilateral, serta memperkuat kerja sama Selatan-Selatan.

Tata juga mengingatkan supaya Semangat Bandung 1955 yang menjadi dasar berdirinya GNB terus dihidupkan dan diperjuangkan oleh semua anggota GNB.

Pertemuan GNB di Kampala, yang berlangsung pada 15—16 Oktober 2025, dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Uganda Odongo Jeje Abubakhar, selaku Ketua GNB periode 2024–2027.

Pertemuan yang mengusung tema "Deepening Cooperation for Shared Global Affluence" itu berhasil mengesahkan dokumen final tentang prioritas strategis GNB yang mencakup isu perdamaian dan keamanan, pembangunan, perubahan iklim, dan pengentasan kemiskinan, menurut pernyataan Kemlu RI. (*)