TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya akan mengkaji serius usulan dari anggota Komisi IV DPR RI yang meminta peningkatan status Bulog. Usulan tersebut menginginkan perubahan status Bulog dari Perusahaan Umum (Perum) di bawah Kementerian BUMN menjadi setara dengan kementerian atau lembaga negara.

Wacana ini juga menanggapi gagasan penggabungan Bulog dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi satu kementerian tersendiri. Tujuannya adalah untuk menciptakan lembaga pangan yang lebih independen dan lincah dalam mendistribusikan bahan pokok, terutama beras, tanpa terhambat birokrasi yang berbelit.

"Nanti kita kaji ya nanti kita kaji dulu ya. Yang pasti adalah Bulog terus kita perbaiki," kata Prasetyo usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di kediaman Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (12/10/2025) malam.

Pras, sapaan akrabnya, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat peran strategis Bulog dalam mewujudkan swasembada pangan. Ia mengungkapkan bahwa langkah nyata telah membuahkan hasil. Suntikan dana pemerintah sebesar Rp16,6 triliun di awal tahun 2025 terbukti mendongkrak cadangan beras nasional hingga mencatat rekor historis.

"Alhamdulillah kan kemarin dalam sejarah, salah satu pencapaian yang tertinggi serapan dari Bulog," ujar Pras. Pada Juli 2025, Perum Bulog mencatat stok beras nasional mencapai 4,2 juta ton, sebuah angka tertinggi sejak Indonesia merdeka.

Tidak berhenti di beras, pemerintah juga berencana memberikan pendanaan tambahan untuk mengantisipasi produksi beras dan jagung yang melimpah. "Intinya adalah kita betul-betul, mari semua kita kerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan dulu," pungkas Pras. Langkah ini diperkuat dengan rencana tambahan investasi pemerintah sebesar Rp5,5 triliun kepada Perum Bulog khusus untuk pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP), sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2025.(*)