TIMES JAKARTA, JAKARTA – Ketua Parlemen Rusia, Vyacheslav Volodin, menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hukum internasional serta praktik pemberian ultimatum kepada negara lain tidak dapat diterima dalam tatanan dunia multipolar yang tengah berkembang. Menurutnya, masa depan global tidak mungkin dibangun dengan mengabaikan prinsip-prinsip dasar hubungan internasional.

Dalam pernyataannya pada Jumat (16/1), Volodin menyebut sejumlah negara saat ini cenderung mengesampingkan norma hukum internasional dan memilih pendekatan koersif melalui ultimatum politik.

“Praktik semacam itu bertentangan dengan prinsip dunia multipolar. Tanpa penghormatan terhadap aturan bersama, masa depan yang stabil dan adil tidak akan terwujud,” ujar Volodin.

Ia mengaitkan pandangannya dengan peringatan 80 tahun sidang pertama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang jatuh pada 10 Januari. Volodin menuturkan bahwa pada masa awal pembentukannya, PBB sempat diragukan oleh sebagian pihak, meskipun juga mendapat dukungan luas sebagai platform diplomasi pascaperang.

Namun, seiring berjalannya waktu, menurut Volodin, terbukti bahwa prinsip-prinsip yang disepakati setelah Perang Dunia Kedua telah berperan penting dalam menjaga perdamaian dan melindungi hak-hak masyarakat global selama beberapa dekade.

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin pada 15 Januari menyatakan dukungan Moskow terhadap penguatan peran sentral PBB dalam tata kelola global. Putin menekankan bahwa prinsip-prinsip Piagam PBB, seperti kesetaraan antarnegara, penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi dalam urusan dalam negeri, serta penyelesaian sengketa melalui dialog, semakin relevan di tengah dinamika geopolitik saat ini.

Volodin menambahkan, negara-negara yang ingin tetap memiliki peran dan eksistensi di masa depan perlu menyadari pentingnya prinsip-prinsip tersebut dan berkontribusi secara aktif dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil.

“Upaya menciptakan dunia yang stabil hanya mungkin dilakukan jika semua pihak menghormati hukum internasional dan menempatkan dialog sebagai jalan utama penyelesaian konflik,” kata Volodin.(*)