TIMES JAKARTA, JAKARTA – Anggota Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPR RI, Cornelis, menegaskan agar pemerintah menempatkan kebutuhan fundamental rakyat sebagai prioritas utama dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2026. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Penyampaian Pokok-pokok RUU APBN 2026 di Gedung DPR RI, Kamis (21/8/2025).

Cornelis menyoroti kondisi geopolitik dan ekonomi global yang masih tidak menentu. Menurutnya, di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah harus memastikan sektor pendidikan, kesehatan, ketercukupan pangan, serta kebutuhan dasar energi seperti listrik dan gas 3 kilogram tidak terabaikan.

“Meskipun APBN sedang sulit, kebutuhan fundamental rakyat tetap harus menjadi prioritas. Pemerintah harus bijak dalam memastikan anggaran menyentuh langsung kepentingan dasar masyarakat,” tegas Cornelis.

Selain itu, ia mengingatkan pemerintah agar melakukan penghematan secara rasional dan objektif. Cornelis menilai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen ke depan harus realistis, bukan sekadar ilusi.

Ia juga menyoroti kecenderungan pemerintah yang hanya berpatokan pada data pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

Menurutnya, data makro tidak selalu sejalan dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat di lapangan.

“Pertumbuhan ekonomi jangan hanya dilihat dari angka BPS. Harus ada keberanian melihat kondisi nyata kehidupan rakyat, termasuk di desa dan wilayah terpencil,” ujarnya.

Cornelis pun menekankan agar program-program prioritas pemerintah, termasuk Asta Cita terutama Membangun dari Desa dan Kampung (MBG), tidak hanya berhenti di tataran kota besar. 

Ia menegaskan bahwa manfaat pembangunan harus menjangkau kampung-kampung dan daerah terpencil.

Di sisi lain, Cornelis mendorong penambahan dana transfer ke daerah sebagai salah satu langkah memperkuat pemerataan pembangunan. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat akar rumput bisa lebih terjamin.(*)