TIMES JAKARTA, JAKARTA – Isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Xinjiang, China kembali menjadi sorotan dunia. Pada 27 Agustus 2024, Kepala HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk, menyerukan agar Beijing memperkuat perlindungan bagi kaum minoritas di wilayah barat laut China ini.

Seruan ini tak lepas dari laporan yang dirilis hampir dua tahun lalu oleh Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) yang menyebutkan perlakuan terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya dapat dikategorikan sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan."

Kenyataan Kelam di Balik Kemajuan Ekonomi Xinjiang

Pemerintah China telah lama mempromosikan narasi kemajuan dan stabilitas sosial di Xinjiang, mengklaim bahwa semua etnis di wilayah ini hidup dalam keharmonisan.

Lin Jian, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, kembali menegaskan bahwa "hak-hak dan kepentingan sah" seluruh warga Xinjiang, termasuk Uighur, dilindungi dengan baik. Menurutnya, Xinjiang kini berada di puncak kemakmuran sejarah.

Namun, di balik klaim tersebut, berbagai laporan independen menggambarkan realitas yang jauh berbeda. Sejak 2017, sekitar 1,8 juta Uighur dan minoritas Muslim lainnya dilaporkan ditahan dalam kamp-kamp interniran.

Meskipun China menyebut kamp-kamp ini sebagai "pusat pelatihan kejuruan" untuk memberantas kemiskinan dan ekstremisme, bukti yang mengemuka justru menunjukkan adanya penyiksaan, kerja paksa, dan indoktrinasi politik yang sistematis.

Bukti-Bukti Pelanggaran HAM yang Menggugah Dunia

Australian Strategic Policy Institute (ASPI) dalam laporannya pada 2021 mengidentifikasi 385 fasilitas penahanan yang dibangun atau diperluas antara 2017 dan 2021. Meski beberapa kamp tersebut kini telah ditutup, kontrol ketat Beijing terhadap akses informasi membuat verifikasi di lapangan sangat sulit.

Tim Agence France-Presse (AFP) yang mengunjungi 26 lokasi penahanan menemukan bahwa sebagian fasilitas tersebut masih beroperasi, meski pihak berwenang menolak memberikan akses lebih lanjut.

Tidak hanya itu, pemerintah China juga dilaporkan menargetkan anggota keluarga aktivis Uighur di luar negeri.

Pada Agustus lalu, Tahir Imin, seorang aktivis Uighur yang berbasis di AS, mengungkapkan bahwa 28 anggota keluarganya ditangkap oleh otoritas China karena "hubungan" mereka dengannya.

Kasus ini hanyalah satu dari sekian banyak bukti bahwa intimidasi terhadap komunitas Uighur berlangsung hingga ke luar negeri.

Tantangan Internasional untuk Mengungkap Kebenaran

Seruan PBB agar Beijing memperkuat perlindungan HAM di Xinjiang adalah upaya terbaru untuk menangani krisis ini. Namun, resistensi keras dari pihak China, yang menolak segala tuduhan dan menuduh adanya "kekuatan politik" yang berupaya merusak citra negara, terus menjadi hambatan besar.

Meski demikian, tekanan global semakin kuat, terutama dengan adanya bukti-bukti nyata yang menunjukkan pelanggaran serius terhadap HAM di Xinjiang.

Dalam menghadapi situasi ini, dunia tidak bisa diam. Penting bagi komunitas internasional untuk terus mendesak investigasi yang transparan dan mendorong China untuk menghentikan praktik-praktik yang melanggar HAM di wilayah tersebut. Hanya dengan upaya bersama, keadilan dan hak asasi manusia di Xinjiang dapat diperjuangkan.(*)