TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menjelang Pilkada 2024, ancaman hoaks semakin nyata. Peningkatan hoaks terjadi selama Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2024. Berdasarkan data dari Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), sepanjang Januari hingga Juni 2024 (Semester I), ditemukan 2.119 hoaks. Jumlah tersebut hampir mendekati total hoaks selama 2023.

Berkaca dari kasus Pemilu Presiden dan Pemilu Legisltaif 2024, Mafindo memprakirakan hoaks akan meningkat pada Pilkada 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang.

Peningkatan tersebut sangat mungkin terjadi mengingat kontestasi politik pada Pilkada berlangsung di tingkat lokal, yang melibatkan calon kepala daerah dan partai politik setempat.

Penyebaran hoaks pada Pilkada diprediksi lebih terfokus pada isu-isu lokal, menyerang penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta para kontestan.

Selain itu, masih menurut Mafindo, hoaks berpotensi muncul dalam berbagai tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil.

Waspada Hoaks Berbasis SARA dan AI

Dalam kasus Pemilu 2024, hoaks yang mengandung isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sering kali digunakan untuk memecah belah masyarakat.

"Perlu diwaspadai hoaks ini akan bersinggungan dengan isu suku, agama, rasa atau etnis, antarkelompok, yang berpotensi meningkatkan segregasi sosial dan memicu konflik sosial," ujar Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, dalam siaran pers yang diterima TIMES Indonesia, Kamis (19/9/2024).

Menurut Zek, sapaan akrabnya, ancaman politisasi isu SARA ini juga berpotensi terulang di Pilkada 2024, seperti yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dan Pilpres 2019.

Walau politisasi SARA pada Pemilu 2024 relatif lebih rendah dibandingkan 2019, ancaman ini tetap harus diwaspadai di berbagai daerah dengan tingkat kerawanan yang berbeda-beda.

"Ini menjadi pengingat bahwa penggunaan SARA dalam kampanye politik sangat berbahaya dan dapat merusak kohesi sosial," ujarnya.

Zek menambahkan, setiap daerah memiliki tingkat kerawanan pemilu yang berbeda-beda, sehingga potensi politisasi SARA bisa bervariasi dan tetap menjadi risiko serius.

Lebih jauh lagi, hoaks berbasis kecerdasan buatan (AI) juga menjadi kekhawatiran utama. Teknologi AI memudahkan pembuatan konten palsu, baik dalam bentuk teks, gambar, maupun video, sehingga memperbesar risiko disinformasi.

Mitigasi Dampak Hoaks

Untuk mengatasi tantangan disinformasi tersebut, penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi media yang baik, sikap kritis dalam menerima informasi, serta kemampuan untuk mendeteksi hoaks.

Selain itu, Zek juga menyerukan kolaborasi antara platform media sosial, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama memerangi penyebaran hoaks.

“Hoaks bukan hanya ancaman bagi individu, tetapi juga bagi stabilitas sosial dan proses demokrasi secara keseluruhan. Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama memerangi penyebaran hoaks, terutama menjelang Pilkada 2024,” ujar Ketua Presidium Mafindo itu.

Tentang Cek Fakta TIMES Indonesia

TIMES Indonesia adalah media online yang sudah terverifikasi faktual di Dewan Pers. Dalam kerja melakukan cek fakta, TIMES Indonesia juga bekerja sama dengan sejumlah media dan komunitas (Mafindo) untuk memverifikasi berbagai informasi hoaks yang tersebar di masyarakat.

Jika anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silakan menyampaikan kepada tim Cek Fakta TIMES Indonesia di email: [email protected] atau [email protected]. (*)