TIMES JAKARTA, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan pentingnya pasar karbon sebagai pendorong utama investasi hijau dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Pesan itu ia sampaikan saat memberikan keynote speech dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim COP30 di Paviliun Indonesia, Belem, Brazil, dalam sesi bertema “Scaling Up Carbon Markets – Advancing Markets Through Global Collaboration.”

Sesi tersebut dihadiri sejumlah tokoh internasional, di antaranya Direktur Teknologi, Ketenagalistrikan, dan Keberlanjutan PLN Evy Haryadi; Direktur Tata Kelola Harga Karbon KLHK Dr. Ignatius Wahyu Marjaka; Pejabat Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia Erling Motzfeldt Kravik; serta CEO Gold Standard Margaret Kim.

Dalam paparannya, Eddy menekankan bahwa pasar karbon tidak hanya berfungsi sebagai alat pengurangan emisi, tetapi juga sebagai penggerak daya saing ekonomi dan kemakmuran yang berkeadilan.

“Indonesia datang ke COP30 dengan pesan kuat: pasar karbon harus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif dan berintegritas tinggi,” ujarnya.

Ia menambahkan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon menjadi tonggak penting dalam membangun ekosistem karbon yang kredibel dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional serta komitmen global terhadap iklim.

Eddy juga menjelaskan bahwa Indonesia tengah memperkuat kerja sama internasional dalam penerapan Article 6 Paris Agreement, termasuk dengan negara seperti Singapura, Korea Selatan, Denmark, dan Norwegia. Kerja sama ini diharapkan membuka peluang perdagangan karbon lintas batas dengan standar integritas tinggi.

Lebih jauh, Eddy menyoroti strategi pembangunan ekonomi hijau sebagai pilar menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan target mencapai 8 persen per tahun pada 2029.

Indonesia, katanya, memiliki sumber daya besar: 126 juta hektare hutan, 3,3 juta hektare mangrove, dan potensi penyimpanan karbon hingga 600 gigaton yang tengah dikembangkan melalui 19 proyek Carbon Capture and Storage (CCS).

“Melalui RUPTL 2025–2034, Indonesia menargetkan pembangunan kapasitas energi terbarukan sebesar 43 gigawatt dan penyimpanan baterai 10,3 gigawatt,” ungkapnya.

“Langkah ini diperkirakan mampu menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja hijau dan menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” lanjutnya.

Sebagai pimpinan MPR RI, Eddy juga menegaskan peran lembaganya dalam memastikan sinergi antara kebijakan investasi, regulasi, dan kerja sama internasional untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.

“Kami mendorong harmonisasi kebijakan dan reformasi regulasi, termasuk pembahasan RUU Perubahan Iklim, RUU Energi Terbarukan, serta RUU Ketenagalistrikan sebagai landasan hukum bagi pembangunan rendah karbon,” jelasnya.

Menutup pidatonya, Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menyerukan pentingnya kolaborasi global yang lebih kuat agar komitmen terhadap iklim dapat diwujudkan melalui aksi nyata.

“Melalui dialog publik seperti ini, kita menegaskan kembali komitmen untuk membangun masa depan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi Indonesia serta generasi mendatang,” ucapnya. (*)