TIMES JAKARTA, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan.

"Karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta (penerima)," ungkap Dadan saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

Saat ini, BGN telah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan untuk 17,5 juta penerima hingga akhir 2025. Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta agar distribusi MBG dapat dipercepat agar lebih banyak siswa yang mendapatkan manfaat program ini.

Jika percepatan tersebut dilaksanakan mulai September, total anggaran yang dibutuhkan akan mencapai Rp100 triliun hingga Desember 2025. Setelah itu, pada 2026, anggaran diperkirakan akan meningkat lagi menjadi Rp28 triliun per bulan seiring dengan bertambahnya jumlah penerima manfaat.

Dadan juga menjelaskan bahwa percepatan program ini idealnya dilakukan pada September mendatang.

Hal tersebut terkait dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang saat ini masih menjalani pendidikan dan orientasi lapangan. Saat ini, sudah ada 2.000 SDM yang siap bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara 30 ribu SDM lainnya masih menjalani pelatihan yang dijadwalkan selesai pada akhir Juli.

"Kami tidak bisa menugaskan SDM yang baru selesai pelatihan untuk langsung bertugas di SPPG. Mereka perlu melakukan orientasi lapangan, berkoordinasi dengan kepala sekolah, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kami berharap SDM ini siap melayani mulai September," jelas Dadan.

Program MBG, yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto, sudah mulai dilaksanakan di 38 provinsi sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025. Dalam waktu 1,5 bulan sejak peluncuran, jumlah penerima MBG diproyeksikan akan terus meningkat, dan pada pekan ini, diperkirakan lebih dari 2 juta penerima manfaat telah menerima program ini di seluruh 38 provinsi. (*)