TIMES JAKARTA, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno memastikan pembahasan Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) di DPR RI terus berjalan. RUU Migas diharapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada 2022. 

Pembahasan RUU Migas di DPR diketahui akan mulai dibahas setelah Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) rampung diparipurnakan. 

"Masa persidangan yang akan datang kami akan memulai pembahasannya," kata Eddy Soeparno usai FGD 'Masa Depan Industri Hulu Migas di Indonesia dalam menghadapi Transisi Energi' di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (7/12/2021).

Dalam kegiatan yang digelar Pandawa Nusantara itu, Eddy Soeparno optimis pada tahun 2022 mendatang RUU Migas bisa diketok menjadi Undang-Undang Migas. 

Karena itu pula, ia berharap seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun pihak-pihak lainnya yang memiliki kepentingan di sektor migas membantu dan mendukung suksesnya pembahasan RUU Migas. 

"Kita (ingin) menjadikan sektor ini menjadi lebih kompetitif, memberikan kepastian hukum dan daya tariknya. Dan, dari aspek internal mengenai kelembagaan yang mengelola migas, SKK Migas, bagaimana bentuknya ke depan?," kata Eddy Soeparno.

"Apakah bentuk badan usaha milik negara? Atau di bawah lembaga mana ditempatkan? Apakah di bawah Pertamina?," sambung Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (Sekjen DPP PAN) tersebut. 

Eddy Soeparno juga mengungkapkan bagaimana 'ribetnya' perijinan di sektor migas. Ia mencatat ada 146 perizinan yang harus dilalui investor yang ingin menanamkan sahamnya di Indonesia. Dari 147 perizinan itu, tercatat ada 17 kementerian/lembaga yang harus dilalui.

"Kita perlu ada penyederhanaan, saat ini perizinan di sektor Migas meliputi 146 perizinan, kemudian lintas 17 kementerian dan lembaga," pungkas Wakil Ketua Komisi VII DPR RI. (*)