TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan atau Zulhas, menargetkan kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dapat sepenuhnya rampung pada Juli 2025.

Zulhas memperkirakan pada Juli nanti, lembaganya sudah selesai terbentuk.

Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat lanjutan sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Rapat tersebut melibatkan sejumlah kementerian terkait, antara lain:

• Kementerian Koperasi dan UKM

• Kementerian Dalam Negeri

• Kementerian Kelautan dan Perikanan

• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

• Kementerian Kesehatan

• Kementerian BUMN

Menurut Zulhas, langkah ini merupakan bagian dari upaya 'maraton' pemerintah sejak Inpres tersebut diterbitkan. “Maraton ini kita lakukan terus-menerus agar percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih ini bisa selesai secepat-cepatnya,” tegasnya di Jakarta Selasa (15/4/2025)..

Pembagian Zona dan Pembentukan Satgas Harian

Pemerintah telah menyusun perencanaan berupa mockup yang akan dibagi menjadi empat zona. Nantinya, setiap zona akan didiskusikan lebih lanjut terkait:

• Percepatan pembentukan koperasi

• Skema pembiayaan

• Integrasi dengan program lainnya

Selain itu, satuan tugas (satgas) harian juga telah dibentuk untuk memastikan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan lancar.

Target 80 Ribu Koperasi Desa dengan Fasilitas Lengkap

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Inpres No. 9 Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen pemerintah mendorong kesejahteraan desa. Adapun target yang ditetapkan meliputi:

• Pendirian 80 ribu koperasi di seluruh desa di Indonesia

• Setiap koperasi akan dilengkapi dengan:

  • Truk (melalui kredit usaha) untuk distribusi hasil panen

  • Apotek desa atau klinik kesehatan

Zulhas menjelaskan, bahwa dalam enam bulan ke depan, pihaknya menargetkan koperasi ini sudah terbentuk di seluruh Indonesia. Beberapa bahkan sudah memiliki klinik atau pembantu puskesmas yang tinggal diintegrasikan.

Saat ini, tercatat 170 ribu koperasi yang berstatus aktif maupun non-aktif. Pemerintah sedang mengevaluasi apakah koperasi yang sudah ada dapat dimanfaatkan atau perlu pembentukan baru. Termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ada yang sudah maju dan ada yang belum. (*)