TIMES JAKARTA, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB BRI) menunjuk Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari untuk mengisi jabatan sebagai Wakil Direktur Utama (Wadirut) Perseroan, menggantikan Agus Noorsanto.

Hal itu sebagaimana hasil RUPSLB yang berlangsung di Kantor Pusat BRI, Jakarta, dilansir Antara, Rabu (17/12/2025). Rapat yang dihadiri oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi BRI ini menyetujui tiga mata acara rapat, termasuk perubahan susunan pengurus perseroan.

Sebelumnya, Viviana menjabat sebagai Direktur Finance and Strategy. Jabatan tersebut kini dipegang oleh Achmad Royadi. Perubahan juga terjadi pada posisi Direktur Consumer Banking dari sebelumnya Nancy Adistyasari kepada Aris Hartanto.

Selain itu, terdapat perubahan nomenklatur jabatan dari semula Direktur Human Capital and Compliance menjadi Direktur Legal and Compliance. RUPSLB menunjuk Mahdi Yusuf untuk mengisi jabatan ini, menggantikan Ahmad Solichin Lutfiyanto.

Agenda yang juga disetujui dalam RUPSLB, yakni perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

Perubahan tersebut, antara lain mencakup penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, termasuk pengaturan mengenai hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia.

Selain itu, perubahan Anggaran Dasar juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

Agenda lain yang disepakati dalam RUPSLB, yaitu menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak, untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2026, termasuk perubahannya.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan, kinerja perseroan menunjukkan tren yang konsisten menuju capaian akhir tahun yang solid.

Pertumbuhan kredit dan pembiayaan diupayakan dapat berada di kisaran guidance tahun 2025 Perusahaan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi makroekonomi global dan domestik. Sementara kualitas aset diperkirakan tetap berada pada level yang terkendali.

Hingga triwulan III-2025, total aset BRI meningkat menjadi Rp2.123 triliun, didorong oleh pertumbuhan kredit dan pembiayaan sebesar 6,26 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Dari sisi pendanaan, perseroan mencatat dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.475 triliun, tumbuh 8,25 persen yoy yang sebagian besar terbentuk dari dana murah (giro dan tabungan) dengan komposisi 67,7 persen, sehingga mendukung efisiensi biaya dana perseroan.

Dari sisi profitabilitas, laba bersih konsolidasian perseroan tercatat sebesar Rp41,23 triliun. Sementara tingkat permodalan perseroan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) konsolidasi dan bank only masing-masing sebesar 25,4 persen dan 23,0 persen.

Berikut daftar lengkap susunan Komisaris dan Direksi BRI usai RUPSLB 17 Desember 2025.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Parman Nataatmadja
Komisaris: Helvi Yuni Moraza
Komisaris: Awan Nurmawan Nuh
Komisaris Independen: Lukmanul Khakim
Komisaris Independen: Edi Susianto

Direksi

Direktur Utama: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari*
Direktur Micro: Akhmad Purwakajaya
Direktur Commercial Banking: Alexander Dippo Paris YS
Direktur Treasury and International Banking: Farida Thamrin
Direktur Corporate Banking: Riko Tasmaya
Direktur Network and Retail Funding: Aquarius Rudianto
Direktur Information Technology: Saladin Dharma Nugraha Effendi
Direktur Operations: Hakim Putratama
Direktur Legal and Compliance: Mahdi Yusuf*
Direktur Manajemen Risiko: Ety Yuniarti*
Direktur Finance and Strategy: Achmad Royadi*
Direktur Consumer Banking: Aris Hartanto*

*Anggota direksi yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari OJK dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)