TIMES JAKARTA, JAKARTA – Jalan menuju pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoo Suk-yeol makin lebar setelah Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, Han Dong-hoon, Jumat (6/12/2024) siang ini menyatakan dukungannya untuk menangguhkan kewenangan konstitusional Presiden Yoon Suk-yeol karena memberlakukan darurat militer meski hanya enam jam.

Han Dong-hoon menyampikan hal itu setelah mengadakan pertemuan dengan anggota partainya di Majelis Nasional di Seoul.

Pernyataan Han Song-hoon itu seperti dilansir The Korea Times, tentu saja mengejutkan, sehingga membuat pemakzulan Yoon Suk-yeol lebih mungkin terjadi.

Kamis kemarin, Han mengatakan, ia akan berusaha untuk mengalahkan mosi pemakzulan meskipun ia mengkritik pernyataan darurat militer Yoon sebagai "inkonstitusional."

Pemakzulan Yoon akan membutuhkan dukungan dari 200 dari 300 anggotanya. Partai-partai oposisi yang bersama-sama mengajukan mosi pemakzulan memiliki 192 kursi. PPP memiliki 108 anggota parlemen.

Padahal Han Dong-hoon sebelumnya dianggap sebagai rekan dekat Yoon Suk-yeol. Mereka berdua bersama-sama menghabiskan waktu bertahun-tahun sebagai jaksa penuntut dan Han menjabat sebagai menteri kehakiman pertama Yoon.

Namun setelah Han memasuki politik partai dan menjadi pemimpin PPP, hubungan mereka memburuk karena mereka berbeda pendapat tentang cara menangani skandal yang melibatkan Yoon dan istrinya.

Sedangkan partai-partai oposisi gencar mendorong pemungutan suara parlemen untuk pemakzulan Yoon Suk-yeol Sabtu besok.

Partai oposisi menyebut deklarasi darurat militer yang berumur pendek itu sebagai "pemberontakan atau kudeta yang tidak konstitusional dan ilegal."

Namun untuk bisa memakzulkan Presiden Korea itu, partai oposisi membutuhkan dukungan dari beberapa anggota partai yang berkuasa untuk mendapatkan mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan untuk meloloskan usulan pemakzulan itu.

Han Dong-hoon menekankan, perlunya menangguhkan tugas dan kekuasaan presidensial Yoon dengan segera.

Han mengatakan, bahwa Yoon akan bisa menimbulkan "risiko signifikan berupa tindakan ekstrem, seperti upaya penerapan darurat militer lagi, yang berpotensi membahayakan Republik Korea dan warga negaranya..

Han bahkan telah menerima informasi intelijen, bahwa Yoon telah memerintahkan komandan kontraintelijen pertahanan negara untuk menangkap dan menahan sejumlah politisi kunci yang tidak disebutkan namanya berdasarkan tuduhan "kegiatan anti-negara" selama darurat militer itu.

"Menurut penilaian saya, penangguhan segera tugas resmi (kewenangan konstitusional) Presiden Yoon Suk Yeol diperlukan untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya," tandas Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai yang berkuasa, Han Dong-hoon.

Han Dong-hoon adalah memimpin faksi minoritas dalam partai yang berkuasa itu, dan 18 anggota parlemen di faksinya memberikan suara bersama anggota parlemen oposisi untuk membatalkan dekrit darurat militer Yoon Suk-yeol kala itu.

Jika Yoon dimakzulkan, jabatannya akan ditangguhkan hingga Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah akan mencopotnya dari jabatan atau mengembalikan kekuasaan kepresidenannya.

Perdana Menteri Korea Selatan, Han Duck-soo, pejabat nomor 2 negara itu, akan mengambil alih tanggung jawab kepresidenan.

Pemimpin oposisi liberal utama Partai Demokratik Korea Lee Jae-myung yang berpidato pada hari Jumat (6/12/2014) siang ini di televisi mengatakan,  bahwa sangat penting untuk menangguhkan Yoon "secepat mungkin."

Lee mengatakan penegakan darurat militer Yoon sama saja dengan "pemberontakan dan juga kudeta." Ia mengatakan tindakan Yoon menyebabkan kerusakan serius pada citra negara dan melumpuhkan kebijakan luar negeri, merujuk pada kritik yang datang dari pemerintahan Biden dan para pemimpin asing yang membatalkan kunjungan mereka ke Korea.

Yoon belum memberikan tanggapan langsung terhadap komentar Han.

Ia belum muncul di depan publik sejak ia membuat pengumuman di televisi bahwa dekrit darurat militernya telah dicabut.

Namun kantornya mengatakan pada hari Kamis bahwa Yoon menerima tawaran pengunduran diri dari Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang menurut dugaan partai oposisi dan Han, orang yang merekomendasikan pemberlakuan darurat militer kepada presiden.

Jaksa Agung Shim Woo Jung mengatakan kepada wartawan pada hari Jumat bahwa jaksa berencana untuk menyelidiki tuduhan pemberontakan terhadap Yoon setelah pengaduan yang diajukan oleh pihak oposisi, yang mengklaim bahwa aksinya merupakan "kudeta diri."

Sementara presiden sebagian besar menikmati kekebalan dari penuntutan saat menjabat, perlindungan tersebut tidak mencakup tuduhan pemberontakan atau pengkhianatan.

Tidak segera jelas bagaimana jaksa berencana untuk melanjutkan penyelidikan terhadap Yoon.

Penuntutan pada hari Kamis menjatuhkan larangan perjalanan ke luar negeri pada Kim Yong-hyun.

Juru bicara Partai Demokratik Korea Jo Seoung-lae mengatakan pada hari Jumat bahwa partainya sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pemimpin fraksi PPP Choo Kyung-ho, yang mereka tuduh berusaha memfasilitasi penegakan darurat militer singkat Yoon Suk-yeol.

Sementara Pemimpin Partai Rakyat (PPP) yang berkuasa, Han Dong-hoon mendukung penangguhan kewenangan konstitusional Presiden Korea, Yoon Suk-yeol karena memberlakukan darurat militer singkat, yang hanya enam jam itu. (*)