TIMES JAKARTA, CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon tengah menyiapkan langkah-langkah perlindungan untuk menyelamatkan sisa lahan pertanian yang tinggal sekitar 93 hektare. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap penyusutan lahan yang masif akibat alih fungsi di wilayah perkotaan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon, Elmi Masruroh, mengungkapkan bahwa luas lahan pertanian aktif saat ini telah turun sekitar 5-6 hektare dibandingkan tahun sebelumnya. “Luas lahan pertanian, kini sudah berada di bawah 100 hektare,” katanya pada Senin (5/1/2026).

Untuk mengendalikan tren ini, Pemkot Cirebon mendorong penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Targetnya, minimal 80% dari lahan baku sawah yang ada dapat ditetapkan sebagai LP2B agar terlindungi secara hukum dari alih fungsi.

Elmi menyebutkan, penyusutan lahan bahkan telah mengakibatkan dua kecamatan, yakni Kejaksan dan Pekalipan, tidak lagi memiliki sawah konvensional. “Di Kejaksan dan Pekalipan sudah tidak ada sawah. Yang tersisa hanya kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT) atau pertanian perkotaan,” jelasnya.

Aktivitas pertanian konvensional kini hanya tersisa di tiga kecamatan: Harjamukti, Kesambi, dan Lemahwungkuk, dengan Harjamukti menjadi wilayah dengan luasan terbesar. Menurut Elmi, alih fungsi lahan terjadi karena tingginya nilai tanah dan fakta bahwa sebagian besar kepemilikan lahan berada di tangan investor, bukan petani penggarap. Hal ini membuat lahan mudah dialihfungsikan untuk perumahan atau sektor ekonomi lain yang lebih menguntungkan.

Padahal, lahan yang tersisa masih cukup produktif dengan indeks pertanaman mencapai tiga kali setahun di beberapa lokasi. Namun, keterbatasan luas menyebabkan produksi gabah Kota Cirebon hanya sekitar 900 ton per tahun, yang jika diolah menjadi beras hanya mampu memenuhi kebutuhan warga selama kurang lebih lima hari. “Untuk beras, Kota Cirebon masih sangat bergantung pada pasokan dari daerah sekitar seperti Kabupaten Cirebon dan Indramayu,” pungkas Elmi. (*)