TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pemerintah China menyatakan bahwa proses peradilan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, di pengadilan New York, Amerika Serikat, adalah tidak sah. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (6/1/2026).

"Amerika Serikat mengabaikan status kepala negara Presiden Maduro, secara terang-terangan menuntut dan mengadilinya di pengadilan domestik. Hal itu secara serius melanggar kedaulatan nasional Venezuela dan mendestabilisasi hubungan internasional," tegas Mao Ning.

Maduro dan Flores menghadiri persidangan pertama mereka pada Senin (5/1/2026) dan menyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan, termasuk narco-terrorisme dan konspirasi impor kokain. Mereka ditangkap dalam serangan militer AS di Caracas pada Sabtu (3/1/2026).

"Tidak ada negara yang boleh menempatkan aturan domestik di atas hukum internasional. China menyerukan AS untuk segera membebaskan Presiden Maduro dan istrinya serta menjamin keselamatan mereka," tambah Mao.

China juga menyatakan dukungannya terhadap pemerintah sementara Venezuela yang dipimpin Delcy Rodriguez, yang dilantik pada Senin. "Kami menghormati pengaturan pemerintah Venezuela sesuai konstitusi dan hukum nasional," ujar Mao, sambil menegaskan bahwa China menghormati kedaulatan dan kemerdekaan Venezuela.

Dalam menanggapi intervensi militer AS, Mao menekankan bahwa pendekatan militer bukan solusi dan penggunaan kekuatan hanya akan memperburuk krisis. "Semua negara harus menghormati jalur pembangunan yang dipilih rakyat negara lain dan mematuhi hukum internasional serta Piagam PBB. Negara besar harus memberi contoh. Tidak ada yang boleh menjadi polisi atau hakim dunia," tandasnya.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Venezuela tidak akan menggelar pemilu baru dalam waktu 30 hari karena AS perlu memperbaiki negara tersebut terlebih dahulu. Trump juga mengusulkan subsidi untuk perusahaan minyak AS guna membangun kembali infrastruktur energi Venezuela, yang diperkirakan memakan waktu 18 bulan. Pernyataan China ini semakin mempertegas garis diplomasi Beijing yang menolak intervensi asing dan mendukung penyelesaian damai sesuai piagam PBB.(*)