TIMES JAKARTA, LUMAJANG – Pemerintah memutuskan untuk melakukan relokasi warga yang huniannya terdampak erupsi Gunung Semeru. Wakil Presiden RI Maruf Amin telah meminta pemerintah daerah merumuskan penataan ruang terkait relokasi warga.

Wapres RI juga meminta warga yang tinggal di wilayah rawan bencana agar direlokasi ke lokasi yang lebih aman.

Rencana relokasi, menurut penuturan Bupati Lumajang Thoriqul Haq, dimulai Jumat (17/12/2021) besok. Diawali dengan perataan lahan yang akan dijadikan lokasi hunian. Selanjutnya, dilakukan pemetaan lahan yang akan menjadi permukiman warga. 

Proses relokasi, kata Bupati, juga akan diawali dengan penataan lahan dan penyiapan sarana dasar, akses jalan, jaringan listrik, saluran air bersih, sanitasi dan drainase. 

Relokasi dilakukan di dua desa, yakni Sumber Mujur di Kecamatan Candipuro dan Oro-Oro Ombo di Kecamatan Pronojiwo. Kedua desa tersebut berada di wilayah Kabupaten Lumajang.

Menurut Cak Thoriq, sapaan akrab Bupati Lumajang, pemilihan lahan relokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan, di antaranya keberadaan sumber air dan listrik, serta faktor keamanan dari jalur lahar.

Warga yang akan direlokasi sempat memilih lahan yang dekat dengan tempat tinggal yang lama. Namun, lokasinya dinilai tidak aman. 

“Mereka minta kawasan yang ada di piket nol, tapi setelah kita survey, kontur tanah tidak memungkinkan, sumber mata air tidak ada, dan akses listrik tidak ada,” terang Cak Thoriq, Kamis (16/12/2021).

Lahan relokasi warga terdampak berada di wilayah Perhutani, dengan luas sekitar 6 hektare. Karena lahan Perhutani, memerlukan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). 

Pada Rabu (15/12/2021) lalu, Bupati Lumajang menyampaikan Surat Keputusan Menteri LHK sudah ditandatangani.

Lahan relokasi tersebut akan ditempati oleh sekitar 1.000 KK. Jumlah tersebut dimungkinkan bertambah seiring proses pendataan yang kini masih berjalan. Rencananya, sebut Cak Thoriq, ada 2.900 hunian yang akan disiapkan untuk warga terdampak. 

Tak hanya hunian baru bagi warga, pemerintah juga berencana menyiapkan kandang hewan terpadu di kawasan tersebut. Termasuk juga menyiapkan jejaring usaha yang mendukung perekonomian warga terdampak. 

Sosialisasikan Mitigasi
Sementara, Wapres RI Maruf Amin meminta kepada Pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) gencar melakukan sosialisasi mitigasi untuk meminimalkan risiko. Permintaan itu disampaikan Wapres apabila relokasi tidak dapat dilakukan.

"Bila tidak dapat dilakukan, karena ada pertimbangan tertentu, pemda dibantu BPBD secara aktif membantu dan membentuk masyarakat tanggap bencana, serta perlu dukungan aksesibilitas dan kapasitas tempat pengungsian harus disiapkan," ujar Maruf Amin di Surabaya, Kamis (16/12/2021)  dikutip dari Antara.

Wapres Maruf juga meminta dibangun sistem peringatan dini atau early warning system di berbagai titik. Tujuannya membuat masyarakat sigap dan tanggap bila terjadi bencana gempa atau erupsi Gunung Semeru.

Dalam arahannya, Maruf Amin juga menginstruksikan kepada lembaga terkait memberikan informasi status gunung atau peningkatan aktivitasnya, secara rutin kepada masyarakat. Harapannya, informasi segera diketahui, dan bisa meminimalkan dampak bencana. (*)