TIMES JAKARTA, JAKARTA – Dualisme kepemimpinan dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi berakhir. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, telah mengesahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru PPP masa bakti 2025–2030 pada Senin (6/10/2025).

Supratman menegaskan bahwa kedua kubu, baik kubu Mardiono maupun kubu Agus Suparmanto, telah menyepakati dan menerima hasil yang tertuang dalam SK tersebut. Dalam SK Menteri Hukum Nomor M.HH-15.AH.11.02 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP, disebutkan bahwa H. Muhamad Mardiono menjabat sebagai Ketua Umum, sementara Agus Suparmanto menempati posisi Wakil Ketua Umum.

“Sudah ada SK terbaru yang diakui kedua-duanya. Sudah rekonsiliasi. Berikan kesempatan kepada internal PPP untuk melakukan rekonsiliasi dari atas sampai ke bawah,” ujar Supratman di Kantor Kementerian Hukum, didampingi oleh Mardiono dan Agus.

Menurut Supratman, PPP telah menyelesaikan konsolidasi nasional di semua tingkatan kepengurusan sebelum mengajukan permohonan perubahan struktur partai. Permohonan itu tercatat dalam surat bernomor 4068/EX/DPP/X/2025 tertanggal 3 Oktober 2025, mengenai perubahan susunan kepengurusan DPP PPP masa bakti 2025–2030.

“Kami berharap sesegera mungkin susunan kepengurusan yang lengkap bisa disampaikan. Kementerian Hukum siap menerbitkan SK lanjutan dalam waktu dekat,” kata Supratman.

Di tempat yang sama, Ketua Umum PPP Mardiono menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dan rekonsiliasi dengan kubu Agus Suparmanto. Ia menegaskan bahwa penyatuan visi dan struktur akan segera diwujudkan dalam kepengurusan baru.

“Nanti di bawah kami juga akan disatukan melalui kepengurusan yang disempurnakan lewat forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Kami berterima kasih kepada pemerintah atas dukungannya,” ujar Mardiono.

Sementara itu, Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum PPP menilai momentum ini sebagai langkah bersejarah bagi partai berlambang Ka'bah tersebut.

“Ini merupakan sejarah. Dalam rekonsiliasi ini, semoga apa yang kita bangun bersama dapat membuat PPP bangkit kembali dan berkiprah untuk bangsa Indonesia,” tutur Agus.

Dengan berakhirnya dualisme ini, PPP kini memasuki masa transisi menuju konsolidasi penuh, sebagai upaya memperkuat posisi partai di tengah dinamika politik nasional menjelang pemilu berikutnya. (*)