TIMES JAKARTA, JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berkolaborasi dalam perencanaan dan pembiayaan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kesepakatan tersebut tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dengan Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara, Rosan Roeslani.

“MoU ini menjadi satu langkah awal yang sangat baik karena kalau kita lihat, kolaborasi antar kementerian dan badan harus terus diperkuat,” ujar Rosan dalam keterangannya, Senin (14/4/2025).

Kolaborasi tersebut digagas sebagai upaya mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Dalam konteks tersebut, pengelolaan PSN menjadi prioritas penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, terutama untuk meningkatkan kontribusi proyek strategis terhadap kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Rosan menambahkan bahwa keterlibatan sektor swasta dan BUMN dalam pembiayaan PSN, di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadikan peran BPI Danantara sangat krusial dalam menghadirkan skema pembiayaan kreatif dan berkelanjutan.

Dalam MoU tersebut, Bappenas dan BPI Danantara menyepakati beberapa hal krusial. Pertama, identifikasi potensi dan analisis investasi strategis atas PSN non-APBN. Kedua, koordinasi untuk sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dan kebijakan termasuk pengembangan skema investasi dalam rangka pelaksanaan PSN.

Ketiga, penerapan manajemen risiko lintas sektor pada PSN  dengan pendanaan bersumber dari non-APBN. Keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung perencanaan dan implementasi pengelolaan BUMN dan investasi pada PSN.

Dua proyek PSN yang telah teridentifikasi untuk analisis strategis awal adalah pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas di Sumatera dan pengembangan lapangan abadi di wilayah kerja Masela, Kepulauan Maluku. Selain itu, proyek pendukung swasembada energi dan kawasan industri-logistik terintegrasi juga menjadi perhatian.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy berharap agar kolaborasi ini menghasilkan proyek-proyek PSN non-APBN yang berkualitas dan layak didanai oleh BPI Danantara. Serta menjadi sarana berbagi pengetahuan maupun pengembangan kapasitas untuk memperkuat organisasi serta SDM.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC) yaitu tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan pada peraturan perundangan-undangan dalam pelaksanaan proyek.

“Kami berharap besar BPI Danantara akan menjadi penggerak utama menuju Indonesia Emas, tidak hanya dengan pengelolaan dana yang bijak, tetapi juga dengan memperkuat sinergi antara pembiayaan APBN dan pendanaan kreatif dari kekuatan anak bangsa,” ujar Rachmat. (*)