TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dipimpin Maruarar Sirait menyiapkan program rumah subsidi khusus untuk para pengemudi ojek online, baik roda dua maupun roda empat dari Gojek.

Langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan strategis sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar program perumahan subsidi benar-benar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), salah satunya adalah para mitra pengemudi Gojek.

“Jadi kita berbicara soal rumah subsidi bagi pengendara mitra gojek baik roda dua dan roda empat. Ini diawali dari arahan Presiden Prabowo kepada saya agar rumah subsidi tepat sasaran,” ujar Menteri Ara dalam pertemuan bersama perwakilan Gojek di kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Dalam program tahap awal, pemerintah menargetkan sebanyak 2.000 unit rumah subsidi. Rinciannya, 1.000 unit diperuntukkan bagi mitra pengemudi roda dua dan 1.000 unit untuk mitra roda empat. Program ini akan didukung oleh Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Direktur Utama dan CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), Patrick Walujo, menyambut baik inisiatif ini. Ia menjelaskan bahwa Gojek sebenarnya telah memulai program kepemilikan rumah untuk mitra sejak 2018, namun pelaksanaannya masih terbatas karena kendala regulasi.

“Kita mendukung program realisasi rumah subsidi untuk mitra kami supaya mereka sejahtera. Sejak 2018 kami sudah memulai program swadaya, namun jumlahnya masih minim,” kata Patrick.

Patrick juga menyatakan komitmen Gojek dalam menyukseskan program ini dengan menyediakan data mitra dan berkoordinasi mengenai lokasi serta skema cicilan rumah yang terjangkau bagi pengemudi.

“Nanti akan dibahas mengenai lokasi dan skema agar bisa dicicil mitra kami,” tambahnya.

Menteri Ara menegaskan bahwa proses penjajakan akan segera diikuti dengan penandatanganan nota kesepahaman. Sosialisasi kepada mitra pengemudi roda dua dan empat akan dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan program ini dapat diterima dan berjalan lancar.

“Target tidak terlalu lama dan diharapkan dalam waktu dekat,” pungkas Menteri Ara, didampingi Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan perwakilan dari BTN. (*)