TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mematok target ambisius untuk meningkatkan rasio kewirausahaan nasional menjadi 3,6 persen pada tahun 2029. Saat ini, angka kewirausahaan Indonesia masih bertengger di posisi 3,29 persen.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Siti Azizah, menegaskan bahwa pencapaian rasio tersebut merupakan fokus utama kementerian saat ini.

"Kami memiliki target di angka 3,6 persen pada tahun 2029," ujar Siti Azizah dalam forum APEC Business Advisory Council (ABAC) Meeting Side Events di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Siti Azizah mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam mempromosikan kewirausahaan saat ini terletak pada era digital. Meski pasar digital Indonesia sangat luas—di mana 97 persen bisnis e-commerce didominasi usaha mikro dan kecil—masalah literasi masih menjadi ganjalan utama.

"Pasarnya cukup besar, tetapi masih memiliki banyak tantangan karena literasi di kalangan pelaku usaha belum merata, baik literasi keuangan maupun literasi digital. Oleh karena itu, kami memiliki banyak program di Kementerian UMKM untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan bagaimana mereka (pelaku UMKM) dapat menghadapi semua perubahan tersebut," jelasnya.

Selain memperkuat kapasitas SDM, kementerian juga terus mendorong digitalisasi transaksi melalui pemanfaatan dompet digital (e-wallet), transfer bank, hingga QRIS. Langkah ini sejalan dengan misi Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui pengembangan kewirausahaan.

Di sisi lain, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan bahwa peningkatan rasio ini adalah solusi paling efektif dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di angka 5 persen belum cukup kuat untuk menciptakan lapangan kerja baru secara signifikan.

Maman menilai perlu adanya daya ungkit baru agar pertumbuhan ekonomi berjalan lebih inklusif. Hal ini hanya bisa dicapai melalui ekosistem kewirausahaan yang kondusif dengan melibatkan sinergi dari berbagai pihak.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, industri, dan lembaga pendidikan, sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung lahirnya wirausaha-wirausaha baru," tutup Maman. (*)