JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa komoditas mineral kritis tetap wajib menjalani hilirisasi di dalam negeri, meskipun Indonesia telah menyepakati perjanjian dagang strategis dengan Amerika Serikat (AS). Pernyataan ini disampaikan Bahlil merespons hasil pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington, DC, pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan kedua negara. Namun, Bahlil menekankan bahwa bagi Indonesia, kerja sama ini tidak boleh dimaknai sebagai pelonggaran aturan ekspor mineral mentah.

"Untuk mineral kritikal, kami telah bersepakat untuk memfasilitasi bagi pengusaha-pengusaha yang ada di AS untuk melakukan investasi, dengan tetap menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam negara kita. Kita juga akan memberikan prioritas untuk mendukung, memfasilitasi dalam rangka eksekusi. Termasuk, dalamnya ada investasinya," tutur Bahlil dalam keterangan pers di Washington, Jumat (20/2/2026) waktu setempat.

Baca juga

Tak Ada Ampun, Kabapanas Perintahkan Sikat Pelanggar Distribusi Pangan

Bahlil menegaskan bahwa tidak ada perubahan kebijakan terkait ekspor mineral mentah. Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program hilirisasi nasional dan tidak akan membuka keran ekspor barang mentah. "Jadi, katakanlah mereka membangun smelter di Indonesia untuk nikel, kita akan dorong, kita akan kasih ruang yang sebesar-besarnya, sama juga dengan negara lain. Jadi, jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah," tegasnya.

Ia mencontohkan pola kerja sama yang telah berhasil dengan PT Freeport Indonesia, yang membangun smelter tembaga dengan nilai investasi hampir 4 miliar dolar AS. Pola serupa dapat diterapkan pada pengembangan mineral kritis lainnya seperti nikel, logam tanah jarang, dan emas.

Baca juga

Bahlil Tegaskan Hilirisasi Mineral Kritis Tetap Jalan Meski Ada Kerja Sama Dagang dengan AS

Pemerintah menawarkan dua skema investasi bagi perusahaan AS: pertama, perusahaan AS dapat melakukan eksplorasi langsung; kedua, melalui kemitraan atau joint venture dengan badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia. "Begitu mereka sudah berproduksi dan membangun smelter atau hilirisasinya, maka hak mereka untuk mengekspor ke Amerika," sambungnya.

Meski membuka peluang bagi AS, Bahlil menegaskan bahwa Indonesia tetap memberikan perlakuan setara kepada semua mitra strategis global. "Kita berikan ruang sama juga dengan negara-negara lain, jadi equity treatment saja," jelas Menteri ESDM. (*)