JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa penyerapan anggaran untuk program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyentuh angka Rp36,6 triliun per 21 Februari 2026. Realisasi ini mencakup sekitar 10,9 persen dari total pagu APBN 2026 yang dialokasikan sebesar Rp335 triliun.

Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa program ini telah menjangkau 60,24 juta penerima. Distribusi makanan bergizi tersebut dikelola melalui 23.678 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh tanah air.

“Ini adalah angka terakhir 21 Februari 2026, sehingga kalau kita lihat di akhir 2025 itu 53,8 juta penerima, saat ini sudah 60,24 juta penerima,” ujar Suahasil.

Peningkatan Signifikan Dibanding Tahun Lalu

Jika menilik data periode yang sama pada tahun sebelumnya, progres program MBG menunjukkan lonjakan yang masif. Tahun lalu, program ini baru menjangkau 549.669 penerima melalui 246 SPPG dengan serapan anggaran sebesar Rp45,2 miliar. Suahasil menegaskan bahwa jangkauan program ini sudah merata secara nasional.

Baca juga

Tiket Ferry Mudik 2026 Makin Mudah, Fastpay Siap Layani Pembelian Tiket ASDP 24 Jam

“Saya juga bisa menyampaikan bahwa sebaran penerima ini ada di seluruh daerah di Indonesia. Ada di Sumatera 12,3 juta, Sulawesi 4,4 juta, dan seterusnya,” jelas Wamenkeu.

Laju penyerapan anggaran MBG tergolong cepat. Pada Januari 2026, realisasi tercatat sebesar Rp19,5 triliun, yang kemudian melonjak menjadi Rp36,6 triliun hanya dalam waktu tiga minggu di bulan Februari.

Dampak terhadap Belanja Negara

Masifnya penyaluran anggaran MBG turut mendongkrak realisasi belanja barang pemerintah pada Januari 2026 yang mencapai total Rp25,9 triliun.

“Belanja barang juga terjadi peningkatan, utamanya karena pada Januari 2026 Makan Bergizi Gratis terus berlangsung,” tutur Suahasil.

Baca juga

Realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Capai Rp36,6 Triliun Per Februari 2026

Selain fokus pada program MBG, Kemenkeu juga merinci realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya per Januari 2026. Belanja Pegawai Rp19,3 triliun, Belanja Modal Rp1,2 triliun, dan Belanja Bansos Rp9,5 triliun

Secara akumulatif, belanja K/L tumbuh pesat sebesar 128,9 persen dengan nilai Rp55,8 triliun. Sementara itu, belanja non-K/L tercatat Rp76,1 triliun, sehingga total belanja pemerintah pusat mencapai Rp131,9 triliun (tumbuh 53,3 persen). Ditambah dengan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp95,3 triliun, total belanja negara per akhir Januari 2026 mencapai Rp227,3 triliun. (*)