TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas ketepatan data dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program perumahan rakyat. Kunjungan itu untuk memastikan program Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai sasaran dan tidak disalahgunakan.

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program Presiden, khususnya yang terkait dengan pekerjaan KPK ini adalah pembangunan 3 juta rumah, serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Johanis Tanak mengatakan bahwa kunjungan kedua menteri ini menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan Astacita ketujuh serta menjalankan program pemerintah, khususnya pembangunan 3 juta rumah dan penyaluran bansos yang tepat sasaran.

"Maksud dan tujuan beliau ke sini adalah memastikan dana yang dialokasikan untuk program pemerintah, seperti pembangunan 3 juta rumah dan bantuan sosial kepada masyarakat, tidak salah sasaran dan sesuai peruntukannya," ujar Tanak.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan masukan dari KPK terkait pentingnya akurasi data dalam program bantuan sosial.

"Yang pertama tadi kami bisa mendapatkan masukan dari pimpinan KPK, bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar, harus tepat sasaran, terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Maruarar.

Menurutnya, kerja sama antara KPK dan kementerian sangat diperlukan untuk mencegah praktik korupsi.

"Artinya dengan pimpinan KPK bisa dengan kementerian kami dalam beberapa hal, soal data, soal capacity building SDM, soal pencegahan, dan soal penegakan hukum, sehingga kami akan merumuskan, kami akan datang lagi untuk bisa secara substansi bisa bekerja sama, sehingga bisa menjalankan perintah presiden Prabowo untuk memberantas korupsi mulai dari departemen yang kami sekarang menjadi menterinya," ujarnya.

Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penyaluran bansos dilakukan secara tepat sasaran dengan berbasis data yang akurat.

"Kami juga sejak awal diarahkan oleh Presiden Prabowo agar bantuan-bantuan sosial, khususnya yang melalui Kementerian Sosial, itu tepat sasaran dan agar supaya tepat sasaran harus diawali dengan data yang akurat," kata Saifullah.

Guna memastikan validitas data penerima bansos, Presiden telah menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengonsolidasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk dari Kementerian Sosial. Saat ini, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) telah diterbitkan dan akan menjadi acuan dalam penyaluran bansos mulai triwulan kedua tahun ini.

"Nah, berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak, akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional ini pada triwulan kedua," ujarnya. (*)