TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan pemerintah memperlebar defisit anggaran hingga mendekati ambang batas maksimal merupakan langkah terukur untuk memproteksi ekonomi nasional. Strategi ini diambil Menkeu Purbaya guna menghindari risiko kejatuhan ekonomi mendalam seperti yang pernah dialami Indonesia di masa lalu.

Menkeu Purbaya menyampaikan pihaknya sengaja memperlebar defisit anggaran hingga mendekati ambang batas 3 persen guna mencegah terulangnya krisis ekonomi 1997-1998.

Menurutnya, keputusan memperlebar defisit bukanlah pilihan yang mudah. Namun, langkah itu dinilai perlu demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan perlambatan.

“Dari sisi pemerintah, belanja, dan yang lain-lain saya memastikan semuanya itu membalikkan ekonomi. Jadi dampaknya fiskal juga defisitnya melebar. Tapi itu suatu langkah yang perlu dilakukan. Kalau enggak, kita kayak (krisis ekonomi) 1998 lagi,” kata Purbaya dalam acara Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026.

Sebagai gambaran, realisasi sementara APBN 2025 menunjukkan defisit sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari PDB. Angka ini meningkat signifikan dari target awal sebesar 2,53 persen dan hampir menyentuh batas legal 3 persen. Sementara itu, untuk APBN 2026, pemerintah menyepakati target defisit yang sedikit lebih ramping di angka 2,68 persen.

Meski kebijakan ini menuai kritik, Purbaya menjelaskan bahwa mengejar defisit rendah di angka 2 persen sebenarnya memungkinkan secara teknis, namun risikonya adalah penghentian banyak pos belanja negara yang krusial. Di saat ekonomi melambat, pemerintah memilih jalur counter cyclical dengan memperbesar belanja sosial dan insentif pajak.

“Kalau kita perlambat fiskal, (ekonomi) makin jatuh. Kita naikin pajak, makin jatuh. Jadi selama ini saya enggak pernah naikin tarif pajak, bea cukai. Tapi saya memastikan (strategi) yang ada diambil dan kita coba," ucap Bendahara Negara itu.

"Itu cost yang harus kita bayar untuk membalikkan arah ekonomi. Tapi yang penting kan fiscal sustainability-nya kita jaga terus," tambahnya. (*)